20 CEO Anak di Korsel Berpenghasilan Rp1,5 M per Tahun, Ada Balita

Sebanyak 20 anak di bawah umur di Korea Selatan dilaporkan meraih pendapatan tahunan lebih dari 100 juta won (US$96.800) atau sekitar Rp1,5 miliar (perkiraan kurs Rp15.660 per dolar AS) sebagai CEO dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Hal ini terungkap dari data Layanan Asuransi Kesehatan Nasional Korea Selatan yang diserahkan kepada Jin Sun-mee, anggota Partai Demokrat Korea, pada Sabtu (7/10).

Data tersebut juga menunjukkan bahwa secara total terdapat 360 pemilik bisnis di Korea Selatan yang masih di bawah usia 19 tahun hingga Agustus 2024.

Dari jumlah itu, 20 orang berhasil meraih pendapatan lebih dari 100 juta won per tahun. Sementara 41 orang lainnya,  berpenghasilan antara 50 juta hingga 100 juta won.

Lalu, sebanyak 299 orang lainnya memperoleh pendapatan di bawah 50 juta won.

Pihak Layanan Asuransi Kesehatan Nasional Korea Selatan menyebutkan data ini mencakup mereka yang terdaftar sebagai pemilik bisnis di bawah sistem asuransi kesehatan, termasuk perwakilan bersama dari suatu perusahaan.

Yang mengejutkan dari kelompok yang menghasilkan lebih dari 100 juta won per tahun, terdapat seorang anak yang berusia di bawah lima tahun.

Jin Sun-mee berpendapat bahwa hal ini dapat menjadi masalah besar jika tidak segera ditangani, mengingat potensi dampak jangka panjang terhadap ketimpangan sosial di Korea Selatan.

"Kita melihat ini bukan hanya soal bisnis yang dimiliki anak-anak, tetapi juga ketimpangan pendapatan yang mencolok di masyarakat kita," ujarnya seperti dikutip dari straitstimes.com.

Menurut data tersebut, sebagian besar bisnis milik anak di bawah umur berada di Seoul dengan jumlah 231 perusahaan, diikuti Provinsi Gyeonggi sebanyak 61, Incheon 22, Busan 18, dan Provinsi Jeolla Utara dengan 9 perusahaan.

Namun, di beberapa wilayah seperti Gwangju, Ulsam Provinsi Chungcheong Utara, Provinsi Jeolla Selatan, Provinsi Gyeongsang Utara, dan Jeju, tidak tercatat adanya CEO di bawah umur.

Jin Sun-mee menekankan perlunya regulasi yang lebih ketat untuk mencegah penggunaan anak di bawah umur dalam skema penghindaran pajak warisan.

"Kita perlu memperkuat pengawasan hukum agar celah hukum ini tidak dimanfaatkan oleh orang tua atau wali untuk menghindari pajak melalui anak-anak mereka," pungkas Jin.

[Gambas:Video CNN]