Bersih-bersih BUMN dan Temuan Gunungan Masalah di Tubuh Garuda

Kementerian BUMN terus melakukan bersih-bersih di sejumlah perusahaan pelat merah selama lima tahun belakangan ini.

Salah satunya dilakukan di tubuh PT Garuda Indonesia (Persero).

Upaya dimulai saat Menteri BUMN Erick Thohir baru memimpin Kementerian BUMN.

Bersih-bersih bermula dari pengungkapan penyelundupan komponen Harley Davidson dan Sepeda Brompton oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penyelundupan disebut merugikan negara Rp1,5 miliar. Setelah diselidiki, penyelundupan ternyata melibatkan orang penting di tubuh PT Garuda Indonesia.

Tidak tanggung-tanggung, Direktur Utama Garuda Indonesia saat itu, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau yang lebih popular disebut Ari Askhara, ternyata ada di balik penyelundupan itu.

Tanpa ampun. Menteri BUMN Erick Thohir yang saat itu belum genap bekerja 20 hari langsung memecat Ari Ashkara.

Ia juga memecat 4 direktur Garuda terkait kasus itu. Mereka adalah Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, dan Direktur Human Capital Heri Akhyar.

Langkah Erick ini terbilang berani. Maklum, sebelum kejadian itu, direksi Garuda Indonesia yang sempat terbukti memoles laporan keuangan dari sebelumnya rugi menjadi untung pada 2019, aman dari hukuman. Mereka hanya terkena sanksi administratif berupa pembayaran denda dan revisi laporan keuangan.

Setelah kejadian itu, Kementerian BUMN terus membersihkan sejumlah masalah di Garuda.

Terdapat beberapa masalah yang ditemukan. Pertama, harga sewa pesawat Garuda dari maskapai lain yang terlalu mahal.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut harga sewa bisa mencapai empat kali lipat dari rata-rata pasar global.

"Garuda termasuk yang terbesar dengan aircraft rental cost dibagi revenue Garuda itu mencapai 24,7 persen, empat kali lipat dari global average," ujar Tiko, sapaan akrabnya saat rapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR/MPR, Selasa (9/11).

Besarnya biaya sewa pesawat itu kata Tiko menjadi biang kerok utang maskapai jadi menumpuk. Karena masalah itu utang Garuda sampai November 2021 mencapai US$9,75 miliar atau setara Rp138,93 triliun (kurs Rp14.250 per dolar AS) sampai saat ini. Masalah lain, bisnis yang tak sehat.

Erick pernah mensinyalir Garuda terlalu banyak menggunakan jenis pesawat, sehingga biaya operasional jadi lebih mahal.

Garuda Indonesia, kata Erick, memiliki 32 lessor. Sedangkan, maskapai lain hanya 4-5 lessor. Dari sisi jenisnya, Garuda memiliki 13 jenis pesawat, sedangkan maskapai lainnya hanya 3-4 jenis saja.

Tak heran, porsi biaya kontrak lessor Garuda Indonesia mencapai 28 persen dari pendapatan perusahaan. Sementara, maskapai lain 3,5 kali lipat lebih murah dari yang dibayarkan Garuda kepada lessor. Inilah yang membuat Garuda membayar operasional lebih mahal, tidak efisien.

"Garuda (beban sewa pesawatnya) 28 persen. Maskapai lain cuma 8 persen. Secara operasional, lebih mahal," imbuhnya.

Erick curiga ada komisi dibalik pengadaan pesawat Garuda dari banyak lessor tersebut. Sebab, sering kali Garuda melakukan pengadaan pesawat tanpa merencanakan rutenya terlebih dulu. "Pesawatnya dulu, baru rutenya," katanya

Bisnis tak sehat lain terjadi saat Garuda terjebak menggarap rute penerbangan luar negeri.

Berdasarkan data Garuda Indonesia, diketahui penumpang tujuan domestik mendominasi sebanyak 78 persen dengan pendapatan mencapai Rp1.400 triliun. Sementara, jumlah penumpang tujuan luar negeri tercatat hanya 22 persen dengan perolehan Rp300 triliun.

"Garuda harus fokus pada domestik, saya yakin akan kembali sehat, tapi perlu waktu cukup lama," kata Erick saat itu.

Ganti manajemen

Untuk membersihkan masalah itu, Kementerian BUMN kemudian melakukan sejumlah pembenahan di tubuh Garuda.

Pembenahan pertama dilakukan dengan merombak jajaran direksi dan komisaris. Dalam perombakan ini, mereka Irfan Setiaputra menjadi bos Garuda.

Kementerian BUMN juga menunjuk putri Presiden ke-4 Aburrahman Wahid, Yenny Wahid menjadi Komisaris Garuda.

Di bawah manajemen baru inilah restrukturisasi Garuda dilakukan. Salah satunya dengan mengurangi beban biaya sewa pesawat yang terlalu mahal.

Caranya beragam, mulai dari mengurangi jenis pesawat yang akan digunakan maskapai dari 13 jenis menjadi 7 jenis saja.

Setelah mengurangi jenis, jumlah pesawatnya pun akan dipangkas. Saat ini, Garuda yang semula punya 142 pesawat sudah dikurangi menjadi tinggal 50-60 pesawat saja yang beroperasi.

Dampaknya, suka tidak suka memang membuat jumlah rute penerbangan berkurang. Rute yang semula mencapai 237 penerbangan pada 2019 akan terpangkas jadi 140 rute pada 2022.

Tak cuma mengurangi jenis, jumlah, hingga rute pesawat, pemerintah juga melakukan negosiasi dengan lessor untuk mengurangi harga sewa sampai dengan 40-50 persen. Tujuannya agar utang berkurang secara signifikan, di mana targetnya menjadi tinggal sekitar US$2,6 miliar atau setara Rp37,05 triliun.

Pembersihan lain dilakukan dengan melaporkan sejumlah ketidakberesan di tubuh Garuda ke Penegak hukum.

Laporan langsung ditindaklanjuti Kejagung dengan membuka sejumlah penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Garuda.

Hasil penyelidikan ternyata mengungkap ada dugaan manipulasi data dan mark up dalam sewa pesawat di tubuh Garuda yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Mark up diduga terkait sewa pesawat tahun perjanjian 2013. Tak hanya sewa pesawat, Kejagung kata Kapuspenkum Leonard Eben Ezer pada 2022 lalu menyebut ada manipulasi data penggunaan bahan bakar pesawat di tubuh Garuda.

"Atas sewa pesawat tersebut diduga telah terjadi peristwa pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan menguntungkan lessor," imbuh Leonard.