300 Pengusaha RI Diduga Kemplang Pajak Rp300 T

CNN Indonesia
Rabu, 09 Okt 2024 16:28 WIB
Sebanyak 300 pengusaha RI diduga mengemplang pajak Rp300 triliun. Hal tersebut disampaikan adik Prabowo Subianti, Hashim Djojohadikusumo.
Sebanyak 300 pengusaha RI diduga mengemplang pajak Rp300 triliun. Hal tersebut disampaikan adik Prabowo Subianti, Hashim Djojohadikusumo. (CNN Indonesia/ Muhammad Naufal).
Jakarta, CNN Indonesia --

Sebanyak 300 pengusaha Indonesia diduga mengemplang pajak hingga mencapai Rp300 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh adik Presiden Terpilih Prabowo Subianto sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Karena potensi pendapatan negara yang hilang cukup besar, Prabowo katanya akan mengejar 300 pengusaha itu.

Prabowo ia sebut-sebut telah mengantongi data pengusaha itu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari laporan yang diterima Prabowo, pengusaha tersebut berasal dari sektor sawit.

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BPKP) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," kata Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, dikutip dari CNBC, Senin (7/10).

Hashim mengatakan sebelum ditindaklanjuti oleh Prabowo, para pengusaha tersebut akan diberi peringatan terlebih dahulu.

"Nanti ada peringatan bersahabat, friendly reminder 'please pay up'," pungkasnya.

Sebelumnya, Luhut mengaku telah melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemilik 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak. Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/fby)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER