Bahlil Kritik Pembagian Dana Bagi Hasil Karena Tak Sejahterakan Daerah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengkritik pemerintah karena tidak adil ke masyarakat soal pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) hasil ekspor produk hilirisasi.

Adapun Dana Bagi Hasil (DBH) diatur oleh Kementerian Keuangan yang saat ini di bawah komando Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam disertasinya, Bahlil menyebutkan berkat hilirisasi, ekspor nikel yang sebelumnya hanya US$3,3 miliar di 2017 berhasil melonjak menjadi US$34 miliar. Kendati, DBH yang diberikan ke pemerintah daerah tak sampai 20 persen.

"Namun apa yang terjadi dan menggelitik saya adalah, DBH contoh di Halmahera Tengah, satu kawasan industri menghasilkan Rp12,5 triliun, tapi pemerintah pusat hanya membagikan mereka, untuk kabupaten nggak lebih dari Rp1,1 triliun dan provinsi hanya Rp900 miliar," kata Bahlil dalam Sidang Doktor di Universitas Indonesia, Rabu (16/10).

Padahal, masyarakat yang ada di wilayah sekitar yang paling menerima dampak buruk dari kegiatan hilirisasi, seperti kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan.

"Sementara beban tanggung jawab mereka luar biasa, kesehatan, lingkungan, jalan dan sampah luar biasa sekali dan menurut saya, masa total pendapatan DBH, hanya 1/6 yang dikembalikan ke daerah. Itu mengapa banyak orang daerah berteriak," imbuhnya.

Oleh sebab itu, dalam disertasinya, Bahlil mengusulkan porsi pembagian DBH terkait produk ekspor hilirisasi ditetapkan minimal 30 persen diberikan kepada masyarakat.

"Reformulasi yang kami, saya pikir ke depan kita akan lakukan perubahan, yang kami sarankan adalah 30-45 persen, kami ingin penerimaan negara harus dibagikan ke daerah, harus dibagi DBH oil and gas dan hilirisasi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]