Sepak Terjang Budiman Sudjatmiko, Bos Pembasmi Kemiskinan Era Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Ia dilantik pada Selasa (22/10) di Istana Kepresidenan Jakarta.

Saat tiba di Istana, Budiman mengungkap perhatian utamanya adalah tingginya tingkat kemiskinan.

"Insyaallah nanti kalau misalnya setelah dilantik, pertama concern pribadi tentu banyak tentang kemiskinan," ujarnya.

Budiman bertekad untuk membenahi pendataan orang miskin. Selain itu, ia juga ingin memberi perhatian kepada orang yang berada di kondisi kemiskinan ekstrem dan orang yang jatuh miskin.

Selain itu, Budiman ingin melakukan pemberdayaan bagi orang dalam kategori terancam miskin. Ia juga mau menggencarkan program penyelamatan bagi orang miskin.

Lantas siapa sebenarnya Budiman Sudjatmiko dan bagaimana kiprahnya sehingga dipercaya Prabowo menjadi pemberantas kemiskinan?

Pria kelahiran 10 Maret 1970 itu merupakan aktivis '98 sekaligus mantan kader PDI Perjuangan (PDIP).

Ia menamatkan pendidikan di SDN Pengadilan 2 Bogor, SMPN 1 Cilacap, dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.

Budiman mengenyam pendidikan tinggi di jurusan ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1989. Namun tidak menyelesaikannya karena terjun ke dunia aktivisme sosial dan politik.

Setelah itu, Budiman menerjunkan diri sebagai community organizer yang melakukan proses pemberdayaan politik, organisasi dan ekonomi di kalangan petani dan buruh perkebunan di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Budiman memang dikenal aktif dalam dunia aktivisme sosial dan politik. Pada 1996, ia mendeklarasikan terbentuknya Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Sleman, Yogyakarta, yang kritis terhadap pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Usai Peristiwa Kudatuli 27 Juli pada 1996, Budiman ditangkap dengan tuduhan sebagai penggerak kerusuhan dan dijatuhi hukuman penjara 13 tahun. Namun, ia hanya menjalani 3,5 tahun di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, usai menerima amnesti dari Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Ia baru kembali melanjutkan pendidikannya selepas dipenjara ke ilmu politik di University of London dan mendapat gelar master hubungan internasional di University of Cambridge, Inggris.

Pada akhir 2004, Budiman bergabung dengan PDIP dan mendirikan Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), organisasi sayap partai.

Ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari PDIP mewakili Dapil Jawa Tengah VIII, meliputi Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap periode 2009-2019.

Saat itu, Budiman menjabat di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan agraria.

Ia juga sempat menjabat Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Desa pada 2009. Kala itu Budiman berpendapat bahwa menyejahterakan masyarakat Indonesia dimulai dari desa, tempat 70 persen rakyat tinggal.

Usai menyelesaikan tugasnya sebagai anggota DPR, Budiman ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai komisaris independen PT Perkebunan Nusantara V (Persero) pada Januari 2021.

Budiman kemudian resmi dipecat PDIP pada 24 Agustus 2023 dari keanggotan karena dukungannya yang terbuka terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Dalam dukungannya itu, Budiman resmi bergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo-Gibran.