2 Jabatan Penting Luhut di Pemerintahan Prabowo

Menko Kemaritiman dan Investasi era Presiden Joko Widodo (Jokowi), Luhut Binsar Pandjaitan, mendapatkan dua jabatan penting di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kedua jabatan penting itu yakni Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasihat Khusus Presiden urusan Investasi.

Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional

"Dengan nama Tuhan YME Presiden RI ... kesatu, terhitung sejak saat pelantikan mengangkat Jenderal TNI Purn. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional," bunyi keputusan itu.

Ketentuan Dewan Ekonomi Nasional diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional. Beleid ini ditetapkan di era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, belum ada beleid terbaru soal Dewan Ekonomi Nasional.

Pasal 1 menyebut Dewan Ekonomi Nasional berfungsi memberi nasihat kepada presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menanggapi dinamika globalisasi.

"Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab kepada presiden," bunyi pasal 2, dikutip Senin (21/10).

Lihat Juga : ANALISIS Menakar Untung Rugi Kemenkeu Langsung di Bawah Koordinasi Presiden

Dalam mengemban fungsinya, Dewan Ekonomi Nasional bertugas untuk mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasehat kepada presiden untuk saran tindakan lanjutnya; menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada presiden; dan melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

Luhut juga diangkat Prabowo menjadi Penasihat Khusus Presiden urusan Investasi dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Jabatan tambahan itu diberikan Prabowo setelah melantik Luhut sebagai ketua Dewan Ekonomi Nasional pada Senin (21/10) kemarin.

Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 140/P Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden RI. Total ada tujuh tokoh yang dilantik sebagai penasihat khusus presiden.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian petikan sumpah yang dibacakan Prabowo diikuti oleh mereka.

[Gambas:Video CNN]