Dengan bergelora Presiden RI ke-8 Prabowo mengucapkan janji di hadapan peserta Sidang Paripurna MPR RI pada Minggu 20 Oktober 2024. Kala itu ia menyampaikan pidato kenegaraan pertama usai dilantik.

Dari layar televisi dan saluran digital, ada puluhan juta masyarakat Indonesia yang menyaksikan.

"Semua kita percaya dan yakin punya kekuatan menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran berat, bahkan banyak yang mengatakan ini sesuatu yang tidak mungkin,” ucap Prabowo.

“Pemimpin yang berani dan baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.”

Prabowo kemudian meminta seluruh pejabat dalam negeri tidak menutup mata bahwa kemiskinan di dalam negeri masih sangat besar. Selain itu, ia juga menyoroti banyak dari rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki pekerjaan yang layak, hingga anak sekolah tidak memiliki seragam layak.

Janji Prabowo di pidatonya ini bisa diartikan bahwa menghilangkan kemiskinan memiliki makna penting dalam pemerintahannya. Di antara sekian banyak program yang dirancang di masa kampanye atau di fase transisi, tak semua mendapat penegasan lewat pidato pertama.

Maka tak heran ketika Prabowo mengumumkan jajaran menteri dan kepala badan yang akan membantunya dalam lima tahun ke depan, ia juga mengumumkan pembentukan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Budiman Sudjatmiko kemudian ditunjuk sebagai nakhoda.

Tak tanggung-tanggung, Prabowo bahkan memberi mandat Budiman untuk menekan maksimal angka kemiskinan dalam lima tahun ke depan.

"Seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis sampai 5 tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin," kata Budiman di Istana Kepresidenan, usai dilantik.

Tak hanya itu, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan menurutnya juga akan fokus pada golongan warga yang terancam jatuh miskin, yakni mereka yang terdampak mekanisasi dan digitalisasi serta yang terimbas PHK. Ia mengatakan orang-orang itu lebih banyak merupakan kelas menengah.

Ia mengatakan badan yang ia pimpin akan berkoordinasi dengan kegiatan pengentasan kemiskinan di beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Desa, Tenaga Kerja, Perindustrian, Kominfo, Pendidikan, hingga Kesehatan.

Target menurunkan angka kemiskinan ini juga menjadi salah satu fokus dalam pemerintahan pendahulu Prabowo yaitu Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

Dalam pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Jumat 16 Agustus 2024, Jokowi menekankan pentingnya belanja negara sebagai instrumen strategis untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat perlindungan sosial.

Ia juga memaparkan keberhasilannya menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 9,03% di 2024, sementara angka kemiskinan ekstrem turun signifikan menjadi 0,83% pada 2024.

Jika Prabowo mengeluarkan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sebagai jurus, maka Jokowi memiliki alat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Inpres ini memerintahkan 22 (dua puluh dua) Kementerian, 6 (enam) Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Kesamaan visi Prabowo dan Jokowi untuk kesejahteraan masyarakat juga terlihat dalam program untuk mengatasi kekurangan gizi kronis serta stunting.

Menurut data yang dipaparkan Jokowi pada April 2024 lalu, angka stunting menjadi 21,5 persen pada akhir 2023, turun dari 37,6 persen pada 10 tahun lalu. Memang belum mencapai target 14 persen yang digaungkan Jokowi, tapi bisa dikatakan ada penurunan yang signifikan.

Beberapa jurus yang dilakukan pemerintah antara lain memenuhi kebutuhan alat antropometri terstandar ke seluruh posyandu dan alat USG di tingkat puskesmas, serta pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil di seluruh daerah.

Pada Juni 2024, pemerintah juga melaksanakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting dengan melibatkan 300.188 posyandu. Jumlah balita yang diukur pun meningkat signifikan.

Dari total 16.381.852 balita yang diukur, terdapat 5.807.312 balita yang mengalami masalah gizi seperti gizi kurang, gizi buruk, gizi kurang dan gizi buruk (wasting), berat badan di bawah standar usia (weight faltering), dan tinggi badan di bawah standar usia akibat stunting.

Di pemerintahan Prabowo, menurunkan angka stunting ini akan jadi prioritas serta jadi tanggung jawab berbagai lembaga. Salah satunya lewat program makan siang gratis yang memang janji kampanye Prabowo.

Bahkan dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih, makan siang gratis juga menjadi salah satu dari enam topik bahasan prioritas. Keenam topik yang dibahas adalah swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, makan bergizi, pendidikan, dan kesehatan.

Secara khusus, Prabowo mengatakan jajaran menterinya yang tak mendukung makan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu hamil dapat keluar dari kabinet Merah Putih yang dipimpinnya.

"Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin," ujarnya.

Salah satu lembaga yang akan mengurusi masalah gizi dan stunting adalah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kementerian anyar yang sebelumnya adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Bupati Batang periode 2017-2022, Wihaji, ditunjuk menjadi menteri dan mengawali target besar penuntasan stunting.

Kemudian, ada juga Badan Gizi Nasional yang pembentukannya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang berlaku 15 Agustus 2024.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memperkirakan target penerima program makan bergizi gratis sebanyak 82,9 juta orang tercapai pada 2027.

Ia mengatakan untuk tahap awal ditargetkan menyasar minimal 20 juta penerima pada 2025, dan meningkat pada 2026.

Target program ini adalah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari PAUD hingga SMA. Untuk sekolahnya tidak hanya menyasar yang negeri, tetapi juga swasta.

Selain pengentasan kemiskinan dan stunting, salah satu prioritas lain di periode awal pemerintahan Prabowo-Gibran adalah swasembada pangan.

Program ini penting mengingat krisis pangan dunia semakin menjadi ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia, di tengah konflik geopolitik, gangguan rantai pasok global, hingga perubahan iklim.

Lihat saja betapa perang Rusia-Ukraina mempengaruhi bukan hanya pasokan gandum, tapi juga beras. Pasalnya, orang Eropa yang semula lebih sering mengonsumsi gandum, sejak tahun lalu beranjak beralih ke beras karena harga gandum yang melambung tinggi karena Rusia dan Ukraina masuk ke dalam 10 besar negara produsen gandum terbesar di dunia.

Tak ayal, sebagaimana disampaikan Bulog pada Februari 2023, ekspor beras Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar ke negara-negara Eropa pun meningkat dan stok global beras tertekan.

Mencapai swasembada pangan sendiri bukan suatu target yang tidak terukur. Pada 1984 Indonesia mampu mencapai swasembada pangan dengan catatan impor 400 ribu ton sementara penduduk mencapai 100 juta lebih.

Di era Presiden Jokowi, swasembada beras juga pernah beberapa kali terjadi. Pada periode 2017-2020, saat itu produksi beras bisa surplus 1,9 juta ton hingga 2,85 juta ton.

Sebagai catatan, berdasarkan ketetapan FAO pada 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional.

Selama pemerintahan Presiden Jokowi, swasembada pangan ini pernah tercapai karena kebijakan anggaran untuk sektor pangan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan petani, baik dalam bentuk sarana pertanian seperti benih dan pupuk, maupun intensifikasi dan mekanisasi dengan penggiatan pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Komitmen Jokowi dalam menjaga ketahanan pangan juga tercermin dari alokasi dana yang signifikan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, Jokowi mengalokasikan Rp108,8 triliun untuk mendukung berbagai program ketahanan pangan nasional.

Tak hanya itu, program pembangunan bendungan juga terus dijalankan sebagai bagian dari upaya mendukung irigasi pertanian. Sejak awal masa pemerintahannya, Jokowi berhasil menyelesaikan pembangunan 53 dari 61 bendungan yang direncanakan.

Bendungan-bendungan ini, seperti Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, dan Bendungan Leuwikeris, menjadi infrastruktur vital dalam menjaga ketersediaan air di lahan pertanian.

Selain rehabilitasi irigasi dan pembangunan bendungan, program pompanisasi menjadi salah satu solusi cepat untuk mengatasi kekeringan yang berkepanjangan akibat perubahan iklim. Program ini memberikan akses air yang lebih mudah bagi petani, terutama di lahan tadah hujan.

Keberhasilan program ketahanan pangan ini juga menjadi pondasi kuat bagi pemerintahan berikutnya, dengan Presiden Prabowo Subianto bertekad membawa Indonesia menjadi negara yang berswasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun ke depan.

Prabowo mengatakan tekad itu ia tak dibuat dengan asal-asalan, melainkan dengan berbagai pertimbangan. Sebab, hal ini dibuat dengan melibatkan sejumlah pakar.

"Kita harus mampu memproduksi dan penuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah pelajari bersama pakar-pakar yang bantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita swasembada pangan. Bahkan kita siap jadi lumbung pangan dunia," katanya di Gedung DPR/MPR, Minggu (20/10).

Dalam Program Hasil Terbaik Cepat yang dirancang Prabowo-Gibran, masalah pangan juga masuk menjadi salah satu prioritas, yaitu membangun lumbung pangan nasional dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan cetak sawah baru 150 ribu hektare.

Tak tanggung-tanggung anggaran Rp15 triliun pun digelontorkan, menjadikan program lumbung pangan ini salah satu program dengan anggaran terbesar setelah makan bergizi gratis.

Jenderal Prabowo dalam urusan pangan ini adalah Amran Sulaiman yang ditunjuk sebagai Menteri Pertanian. Bukan orang yang asing, karena ia menjabat dua kali sebagai Mentan pada awal dan akhir masa pemerintahan Jokowi.

Amran sendiri percaya diri target Prabowo mewujudkan swasembada pangan bisa tercapai dalam empat tahun, apalagi karena Indonesia sudah pernah melakukannya di era Presiden Jokowi.

Bahkan, kata Amran, pencapaian itu diakui Organisasi Pangan Dunia (FAO).

"Kami yakin itu bisa dicapai. Kenapa? Kan target empat tahun, sebelumnya kan kita bisa mencapai empat kali swasembada, kita dapat penghargaan Agricola Medal," kata Amran di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Tekad Prabowo membawa RI swasembada pangan ini tentu bukan hal mudah. Ketahanan pangan Indonesia juga sempat melemah meski sempat mencapai swasembada, dengan impor yang cukup tinggi pada 2023-2024 lalu, khususnya beras.

Alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab turunnya produksi pangan, khususnya beras. Masyarakat pun lebih mudah dan murah mempertahankan lahan di daerah sentra, seperti Jawa daripada membuka lahan di luar Jawa.

Menurut Amran, sejumlah program pemerintahan sebelumnya juga akan dilanjutkan untuk mengatasi masalah ini, termasuk program lumbung pangan atau food estate.

Kementan juga menyatakan program cetak sawah jadi sebuah kebutuhan mendesak. Pasalnya, penduduk Indonesia makin bertambah, tapi sawah tak pernah bertambah. Kementan kemudian menargetkan 3 juta hektare (ha) program cetak sawah terwujud dalam empat tahun ke depan.

Amran mengatakan kementeriannya telah memulai program ini di Merauke dan Kalimantan Tengah. Ke depannya program ini akan bergulir di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan hingga Kalimantan Barat.