Anggaran Terbatas, Giant Sea Wall Akan Dipotong-potong

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan dipotong-potong karena keterbatasan anggaran.

Menurut Dody, dengan keterbatasan dana ini, maka pembangunan giant sea wall akan difokuskan di wilayah tertentu dulu.

"Giant sea wall itu kan lebih utamanya untuk Jakarta sebetulnya. Memang iya program besarnya posisi utara Jawa, tapi kan dengan keterbatasan anggaran pastinya kan kita potong-potong nih, Jakarta, Semarang, gitu kan," ujar Dody ditemui di Kantornya, Senin (18/11).

Giant sea wall merupakan salah satu rencana proyek jangka panjang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memitigasi risiko bencana perubahan iklim di Pantai Utara (Pantura) Jawa khususnya yang terkait dengan abrasi dan banjir pesisir.

Adapun perkiraan kebutuhan anggaran pembangunan giant sea wall sebesar Rp1,3 triliun selama lima tahun ke depan. Itu pun baru untuk tahap awal yang akan dimulai dari pembangunan tanggul.

"Giant sea wall itu kan produk akhir bukan produk awal. Produk awalnya kan misalnya sekarang tanggul, sekarang Bu wamen sudah mencoba mengerjakan sanitasi, kemudian mengontorkan air baku dari beberapa waduk terkait, gitu-gitulah," jelasnya.

Dody mengungkapkan pembangunan proyek giant sea wall akan dilakukan secara keroyokan antar kementerian/lembaga. Sehingga gambaran besar dan kebutuhan anggarannya akan dipastikan setelah koordinasi dengan instansi lainnya.

"Anggaran besarnya sih kita punya, tapi kan itu kan proyek bersama antar kementerian ya. Kami mesti berdiskusi ulang dengan seluruh pemangku kepentingan, Bappenas, Keuangan, kemeterian terkait, Pertanian, Pendidikan, Agama, dan lain-lain," katanya.

"Agar kemudian program apapun yang dibebankan kepada kita untuk dikerjakan itu memang sudah hasil diskusi matang dengan para lembaga terkait dan semua sudah sesuai dengan perencanaan jangka menengah, jangka panjang dari Bappenas," imbuhnya.

Ia menjelaskan beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang jadi penugasan PU akan ditunda. Sebab, anggaran tengah di tahan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi sebenarnya 2025 hanya tinggal kerjanya saja kan, tapi karena arahan pekerjaan begitu, kemudian semua anggaran utama yang terkait infrastruktur sementara dibintang dulu," terangnya.

Sebelumnya, Dody mengungkapkan semua anggaran infrastruktur ditahan oleh Sri Mulyani atas perintah Presiden Prabowo, termasuk milik Kementerian PU.

"Semua dana infrastruktur kan sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan, sesuai arahan Pak Presiden. Sampai kita kemudian antara kementerian menjadi duduk sama-sama," ucap Dody saat ditemui di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]