Hitungan Ekonom: Makan Bergizi Gratis Hanya Beri Rp7,21 T ke PDB

Ekonom buka-bukaan soal hasil perhitungan mereka terhadap dampak ekonomi Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan pemerintahan Prabowo Subianto mulai 2 Januari 2025 mendatang.

Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengungkapkan berdasarkan kajian yang dilakukan lembaganya, program tersebut hanya akan memberikan dampak positif ke PDB nasional sebesar 0,06 persen atau Rp7,21 triliun saja. 

Manfaat itu didapat dari hasil modeling Program Makan Bergizi Gratis jika menggunakan alokasi 10 persen dari dana pendidikan 2025 yang sebesar Rp71 triliun dengan penerima 82 juta orang, termasuk anak sekolah, santri, balita, dan ibu hamil.

Tapi di tengah manfaat itu, program berdampak negatif pada sektor pendidikan dengan nilai kehilangan ekonomi mencapai Rp27,03 triliun.

"Jika program ini menggunakan mandatory spending pendidikan dikhawatirkan kualitas pendidikan nasional akan terganggu karena anggaran berkurang. Selain itu, dampak negatif lainnya juga akan dirasakan oleh tenaga kerja berupa pengurangan kompensasi sebesar Rp27,03 triliun dan tidak terlepas dari berkurangnya penghasilan tenaga kerja di bidang pendidikan pemerintah sebesar Rp41,55 triliun," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (19/11).

Di sisi lain, Huda mengatakan redistribusi dana ini berpotensi mengurangi kesempatan kerja hingga 723 ribu posisi pada sektor pendidikan, termasuk guru dan dosen.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS menyatakan bahwa Studi CELIOS memperkirakan bahwa jika program MBG ini terus berjalan hingga mencapai target 100 persen pada 2029, defisit APBN bisa melebar jadi 3,34 persen dari PDB.

Pelebaran katanya, bisa melebihi ambang batas aman yang diatur undang-undang dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5 persen.

"Bahkan ketika menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi yang optimis sebesar 7 persen, defisit anggaran tetap diprediksi akan melampaui ketentuan konstitusi yaitu sebesar 3,1 persen," katanya.

Peneliti Ekonomi CELIOS Dyah Ayu mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadirkan tantangan besar dari sisi kebutuhan pembiayaan khususnya yang berasal dari pajak dan utang.

Rasio pajak sulit naik dengan situasi ekonomi yang penuh tantangan eksternal maupun pelemahan konsumsi kelas menengah. Proyeksi penurunan rasio pajak Indonesia pada APBN 2025 yang hanya ditargetkan 10,09 persen, masih jauh dibanding target ambisius 23 persen di 2029.

Jika tidak diimbangi dengan strategi peningkatan pendapatan negara yang efektif, ia khawatir ambisi untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis bisa menjadi beban tambahan yang memperlebar defisit anggaran.

"Ketika itu terjadi, pilihannya hanya naikkan rasio pajak atau tambah utang untuk danai program ini," katanya.

Untuk mengatasi permasalahan itu, Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah lebih kreatif mencari pendanaan.

"Jangan naikkan tarif PPN jadi 12 persen untuk biayai program prioritas. Banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya pajak kekayaan (wealth tax) yang bisa berkontribusi Rp81,6 triliun dalam sekali penerapan. Kemudian cegah kebocoran pajak yang ada di sektor komoditas ekstraktif (underinvoicing dan miss-reporting). Kami berharap pemerintah jangan korbankan masyarakat kelas menengah yang hidupnya sudah terhimpit untuk biayai program ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]