Jasa Raharja Gelar Diskusi Interaktif, Tegaskan Komitmen Antikorupsi

Jasa Raharja dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 menyelenggarakan diskusi interaktif bertajuk "Bersama Jasa Raharja Melawan Korupsi untuk Membangun Negeri" dengan narasumber Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, serta Anggota DPD RI Alfiansyah Komeng dan konten kreator Rizki "Gerung" pada Rabu (11/12).

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menyampaikan bahwa tugas dan fungsi Jasa Raharja kerap bersinggungan dengan masyarakat, khususnya dalam melayani pembayaran santunan. Selain itu, interoperabilitas dengan berbagai mitra berpotensi menyebabkan kesalahan yang dapat mengganggu integritas.

Untuk itu, Jasa Raharaja melakukan transformasi dengan mengadopsi sistem pengawasan yang lebih baik, termasuk dalam metode pembayaran.

"Bahkan cara pembayaran santunan secara cashless tidak hanya mengubah Jasa Raharja, tetapi juga menciptakan perubahan pada ekosistem. Ini adalah semangat yang kami usung, bahwa korupsi tidak boleh terjadi sedikit pun dalam diri kita. Seluruh jajaran direksi juga menanamkan nilai ini," ujar Rivan.

Rivan menegaskan kepada jajaran Direksi Jasa Raharja dan PT Jasaraharja Putera, para kepala unit kerja, serta kepala cabang Jasa Raharja dari seluruh Indonesia, bahwa komitmen antikorupsi harus ditanamkan sebagai kesadaran pribadi setiap individu.

"Mudah-mudahan dengan peringatan HAKORDIA yang dicanangkan di kantor kebanggaan kita, dan disiarkan langsung ke seluruh kantor cabang Jasa Raharja ini benar-benar menjadi tonggak penting. Memang tidak mudah, tetapi kita harus memulai dari diri sendiri, dari kelompok ini, untuk membangun negeri," ujar Rivan.

Senada, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi sebaiknya dilakukan secara masif, terutama di lembaga-lembaga yang menyediakan pelayanan publik.

"Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN juga termasuk bagian dari penyelenggara negara. Ketika menerima gratifikasi atau suap, itu termasuk pemerasan dengan ancaman hukuman yang cukup berat," katanya.

Untuk itu, Johanis menilai pendidikan antikorupsi dibutuhkan sejak dini.

"KPK terus berupaya mencegah korupsi melalui pendidikan dengan menyasar penyelenggara negara, pegawai, mahasiswa, siswa SMA, hingga anak-anak PAUD. Kami mencoba membimbing anak-anak itu sejak dini," lanjut Johanis.

Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Alfiansyah Komeng menyoroti celah korupsi bisa terjadi di mana saja. Karena itu, integritas diri menjadi hal yang sangat penting.

Lebih jauh, Komeng juga menyampaikan keprihatinan terhadap perilaku korupsi yang sudah menjadi budaya oleh sebagian pihak.

"Budaya adalah sesuatu yang baik, dan saya tidak ingin hal-hal buruk seperti korupsi dianggap sebagai bagian dari budaya," pungkas Komeng.