BI Buka Suara Usai Digeledah KPK Terkait Dana CSR

Bank Indonesia (BI) merespons penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) pada Senin (16/12).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso membenarkan KPK mendatangi kantor BI pada Senin kemarin untuk melengkapi proses penyidikan terkait dugaan penyalahgunaan CSR yang disalurkan BI.

"Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta pada 16 Desember 2024. Kedatangan KPK ke Bank Indonesia untuk melengkapi proses penyidikan terkait dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang disalurkan," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/12).

Ramdan mengatakan pihaknya akan menghormati proses hukum yang berlangsung.

"Bank Indonesia menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku, mendukung upaya-upaya penyidikan, serta bersikap kooperatif kepada KPK," katanya.

KPK menggeledah Kantor BI termasuk ruang kerja Gubernur BI terkait kasus dugaan korupsi dana CSR pada Senin (16/12) malam. Hal itu dibenarkan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.

"Ya benar tim dari KPK semalam melakukan geledah di Kantor BI," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (17/12).

Pada September lalu, KPK mengungkap dugaan penggunaan dana CSR bermasalah karena tidak sesuai dengan peruntukan. Dana CSR diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada 18 September menyebut: "Yang menjadi masalah adalah ketika dana CSR itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Artinya ada beberapa, misalkan CSR ada 100, yang digunakan hanya 50, yang 50-nya tidak digunakan. Yang jadi masalah tuh yang 50-nya yang tidak digunakan tersebut, digunakan misalnya untuk kepentingan pribadi."

Asep mengungkapkan modus korupsi dalam kasus ini dengan memberi contoh dana CSR yang seharusnya untuk membangun fasilitas sosial atau publik tetapi justru disalahgunakan peruntukannya.

"Kalau itu digunakan misalnya untuk bikin rumah ya bikin rumah, bangun jalan ya bangun jalan, itu enggak jadi masalah. Tapi, menjadi masalah ketika tidak sesuai peruntukan," katanya.

[Gambas:Video CNN]