Jurus Jitu BRI Jaga Kualitas Kredit, Penyaluran KUR Capai Rp184,98 T

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyatakan tetap menjaga kualitas kredit dalam akselerasi penyaluran pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pada 2024, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp184,98 triliun, tertinggi di antara perbankan nasional lain. Penyaluran tersebut menjangkau lebih dari 4 juta debitur atau pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Keberhasilan penyaluran KUR BRI itu juga diikuti dengan kualitas kredit yang terjaga. Direktur Utama BRI Sunarso menyampaikan, strategi pengelolaan KUR yang diterapkan BRI terbukti sukses menjaga tingkat Non-Performing Loan (NPL) tetap sehat di level 2 persen, menunjukkan pengelolaan risiko yang baik dalam penyaluran kredit kepada segmen UMKM.

Sunarso menjelaskan, 100 persen dana KUR berasal dari bank yang dihimpun dari masyarakat, deposito, tabungan, dan giro.

"KUR diberikan kepada masyarakat yang belum bankable namun feasible. Jadi, ketika terjadi kredit macet, 70 persen risiko dibayar oleh asuransi, dan 30 persen ditanggung bank. Dan itu kita sekarang bisa di-manage NPL KUR itu di sekitar 2 persen," ujar Sunarso di kanal YouTube Hermanto Tanoko bertema "BBRI Pilar Utama Perbankan Nasional: Peluang Besar di 2025".

Secara umum, tingkat NPL sebesar 3 persen pada kredit di segmen UMKM masih dianggap ideal, mengingat karakteristik segmen tersebut berbeda dengan kredit korporasi.

Sunarso menambahkan, pada tahap awal (front-end), BRI berfokus terhadap upaya menjangkau sebanyak mungkin nasabah baru tanpa proses seleksi yang terlalu ketat. Baru pada tahap mid-end, dilakukan maintain.

Apabila terjadi kredit macet, tahap back-end berperan untuk mengelola risiko, mencakup penagihan yang diwujudkan dalam recovery rate untuk menjaga kualitas kredit. Strategi ini memungkinkan BRI terus mendukung pertumbuhan UMKM dengan tetap menjaga kesehatan portofolio kredit.

Adapun upaya BRI ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ketiga, yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan, serta Asta Cita keenam khususnya dalam hal mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjabarkan implementasi Asta Cita dipercepat mulai dari hilirisasi, pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, stabilisasi harga pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan energi berkelanjutan.

Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian dan badan menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

"Dalam waktu kurang dari 100 hari, kita telah menunjukkan langkah nyata dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa gotong royong adalah kunci keberhasilan," ujar Erick Thohir, Senin (20/1).