ESDM Bersuara soal Rencana Perguruan Tinggi Diizinkan Kelola Tambang

Kementerian ESDM buka suara terkait usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI agar Perguruan Tinggi diberikan izin untuk mengelola wilayah tambang seperti ormas keagamaan.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan sampai saat ini belum bisa berkomentar secara rinci, termasuk kriteria kampus yang memungkinkan untuk mengelola tambang. Pihkanya akan berkoordinasi dengan DPR.

"Ini kita belum bahas dengan DPR. Jadi kalau ini sudah dibahas dengan DPR, bagaimana kriteria yang ditetapkan oleh DPR, ya tentu itu nanti akan kita lihat bagaimana kebutuhan perguruan tinggi, ya termasuk dalam rangka kampus medeka," ujarnya di Kementerian ESDM, Jumat (24/1).

Menurut Yuliot, pemerintah masih menunggu draf resmi DPR RI yang nanti diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto untuk dianalisis lebih jauh untuk memberikan draf dokumen balasan.

"Jadi, kita akan lihat apakah ada prodinya, ya kemudian dekat dengan tambang, ya mungkin kriterianya itu akan kita bahas dengan DPR," kata dia.

Yuliot mengatakan pemerintah belum bisa melakukan kajian karena revisi UU Minerba tersebut usulan dari DPR dan belum resmi diserahkan ke negara.

"Nggak, karena inisiasi dari DPR, ya nanti kami akan bicara dulu dengan DPR," pungkasnya.

Sebelumnya, Baleg DPR RI mengusulkan agar pemerintah memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tak hanya kepada ormas keagamaan tetapi juga Perguruan Tinggi dan UMKM.

Hal ini diusulkan dalam revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

[Gambas:Video CNN]