Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung menyinggung soal sinyal tak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025 di tengah instruksi efisiensi kementerian/ lembaga di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Pria yang akrab disapa CT ini menilai APBN 2025 masih sangat erat kaitannya dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lantaran dibahas pada era pemerintahan Jokowi.
Sementara, kondisi di awal pemerintahan Prabowo ini ada sejumlah perubahan. Misalnya, penambahan Kementerian, Asta Cita dan sebagainya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi kali ini tidak dilakukan APBN Perubahan. Nah, kalau tidak dilakukan, ini menjadi hal yang dilematis. Diskresi kementerian keuangan menjadi sangat besar. Nah, apalagi sekarang keluar Inpres 1 tahun 2025 ini membuat pasar ini menjadi gamang terhadap sinyal yang diberikan," ujar CT di acara Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom, dikutip Rabu (5/2).
Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sendiri mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
CT mengingatkan APBN berperan sebagai sinyal bagi pasar untuk melihat pemerintahan ini membawa negara ke arah yang menjanjikan atau malah merugikan pasar.
"Sinyal ini berpengaruh sangat signifikan kepada, ya tadi, konsumsi domestik dan investasi. Karena kalau pasar tidak yakin, mereka akan setop spending. Ya, kalau investor tidak yakin, dia berhenti berinvestasi," ujarnya.
Melihat hal itu, ia meminta pemerintah dan DPR untuk melakukan sosialisasi terkait adanya perubahan anggaran kepada pasar.
"Saya berharap juga pemerintah dan DPR lebih aktif untuk memberikan sosialisasi tentang perubahan-perubahan ini. Karena kalau tidak pasar bingung itu, mau dibawa ke mana kita. Tadi saya katakan, APBN itu kecil untuk driving pertumbuhan, tapi dia memberikan sinyal," pungkasnya.