Pensiunan Tembus 4,2 Juta Orang di 2029, Kemenkeu Putar Otak Cari Uang
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutar otak mencari pendanaan uang pensiun PNS selain dari APBN.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mulanya menyinggung soal pensiunan yang terus bertambah banyak. Berdasarkan proyeksinya, ada 4,2 juta orang penerima uang pensiun pada 2029.
"Kalau kita lihat di sini rata-rata kenaikannya (penerima uang pensiunan) sekitar 3,1 persen per tahun," ucapnya dalam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (6/2).
"Ini mungkin yang memang perlu untuk kita pikirkan bagaimana kita bisa membiayai pensiun yang selama ini masih dibayarkan oleh pemerintah (APBN). Di UU ASN, ini sudah mulai ada dana dari AIP yang bisa kita gunakan untuk membayar sebagian (uang pensiun), selain dari yang ada dari pemerintah," jelas Astera.
AIP adalah Akumulasi Iuran Pensiunan. Salah satu sumbernya adalah iuran pensiunan, yakni uang yang dibayarkan PNS aktif melalui pemotongan gaji bulanan.
Astera merinci aset AIP yang dikelola PT Taspen (Persero) sekarang mencapai Rp249,4 triliun. Sedangkan yang dipegang oleh PT Asabri (Persero) menyentuh Rp29,8 triliun.
Ia lantas menyinggung dua model pembayaran baru uang pensiun PNS, yakni fully funded dan defined contribution.
"Untuk 2024, ini kita melakukan belanja pensiun jumlahnya sekitar Rp164,4 triliun yang kita bayarkan. Ini meningkat terus. Mulai dari hanya Rp50 triliun di 2010, kemudian terus meningkat," ungkapnya.
"Ini sejalan dengan belanja pegawai kementerian/lembaga (K/L) dan pemda yang terus meningkat. Ini yang sedang kami kaji bagaimana kita bisa meng-handle belanja pensiunnya sehingga bisa menggunakan model-model pembayaran pensiun yang baru. Misalnya, fully funded dan defined contribution ke depan," jelas Astera.
Skema fully funded pernah disinggung dalam Civil Apparatus Policy Brief Badan Kepegawaian Negara (BKN) berjudul Konsep Pembiayaan dan Pola Jaminan Pensiunan PNS terbitan September 2017. Uang pensiun akan dibayar dari dana yang dikumpulkan pemberi kerja dan peserta, lalu diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun.
Sedangkan defined contribution adalah desain skema pensiunan, di mana peserta menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk diinvestasikan dalam suatu instrumen investasi. Kemudian, diakumulasikan selama masa kerja sampai dengan saat pensiun.
Di lain sisi, DJPb Kemenkeu menyinggung soal besarnya biaya operasional penyelenggaraan (BOP). Sumber uangnya juga berasal dari kas negara alias APBN.
"Di 2025, totalnya (BOP) Rp850 miliar, di dalamnya adalah (BOP) Taspen Rp728 miliar dan untuk Asabri Rp122 miliar, ini baru usulan. Di 2024 (BOP) yang sudah tetap Rp664 miliar untuk Taspen dan Rp103 untuk Asabri," rinci Astera.
Ada setidaknya lima arah perbaikan yang dikejar DJPb Kemenkeu dalam memperbaiki penyaluran uang pensiunan. Pertama, simplifikasi pembayaran manfaat antara pensiun dengan gaji aparatur sipil negara (ASN) aktif.
Kedua, anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menyinggung efisiensi beban operasional dan pembayaran pensiun.
"Tadi kita lihat ada BOP yang jumlahnya cukup besar. (Ketiga) perbaikan tata kelola pembayaran belanja pensiun. Jadi, untuk belanjanya sendiri juga kita terus melakukan perbaikan," tegas Astera.
Keempat, optimalisasi pemanfaatan data peserta pensiun dan ASN aktif sehingga uang pensiunan langsung bisa dibayarkan saat abdi negara pensiun. Kelima, DJPb akan meminimalisasi idle cash.