Pengusaha ikut bersuara soal pemangkasan anggaran negara secara besar-besaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council (IBC) Arsjad Rasjid mengatakan pemangkasan anggaran negara akan membuka peluang lebih luas bagi swasta untuk terlibat dalam proyek strategis, termasuk infrastruktur.
"Menurut saya dengan demikian sekarang karena pemerintah memberikan ruang untuk swasta, malah menurut saya positif banget," katanya ditemui di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (12/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah membuka peluang untuk investasi oleh swasta untuk masuk ikutan," sambungnya.
Lihat Juga : |
Arsjad mengatakan keterlibatan pengusaha dalam dan luar negeri dalam pembangunan proyek strategis merupakan hal yang positif. Pasalnya, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas.
"Yang dulunya infrastruktur semua oleh pemerintah, sekarang Pak Prabowo bilang (ke swasta), ayo ini mau ambil airport mana, ayo kita diskusikan," ujarnya.
Lebih lanjut, Arsjad mengatakan yang dilakukan Prabowo bukan hanya efisiensi, tetapi juga efektivitas anggaran di mana uang negara diutamakan untuk pos yang lebih penting. Karena itu, ia menilai pemangkasan anggaran Prabowo tidak seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi negatif.
"Jangan melihatnya negatif. Lihatnya tadi, bukan efisiensi saja loh tapi efisiensi dan efektif. Ini kan hanya bagaimana menargetkan anggaran supaya mana yang bisa men-drive growth," kata Arsjad.
Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam aturan tersebut, Prabowo menargetkan penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun, termasuk pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) dan alokasi dana transfer ke daerah.
Imbas aturan tersebut, banyak kementerian dan lembaga negara melakukan efisiensi dalam operasionalnya saat ini.
(fby/pta)