BPS Buka Suara soal Bank Dunia Sebut 60 Persen Warga RI Miskin

Badan Pusat Statistik (BPS) menanggapi laporan Bank Dunia yang menyebut penduduk miskin Indonesia mencapai 60,3 persen dari total 284 juta penduduk Indonesia alias 171 juta orang.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Bank Dunia menggunakan indikator purchasing power parity (PPP) 2017 bagi negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income country) sebesar US$6,85 per kapita.

Lihat Juga : Sri Mulyani Laporkan Hasil Pertemuan dengan IMF-Bank Dunia ke Prabowo

"Artinya, kita tidak bisa langsung mengkonversi dengan nilai tukar saat ini karena ini adalah nilai tukar PPP base-nya 2017. Makanya angka konversinya akan berbeda," katanya di Istana Negara, Rabu (30/4).

Amalia mengatakan Bank Dunia juga telah mengatakan bahwa garis kemiskinan yang mereka tetapkan tak bisa langsung diterapkan oleh masing-masing negara. Pasalnya setiap negara memiliki garis kemiskinan yang diukur sesuai karakteristik negara tersebut.

Apalagi bagi Indonesia yang garis kemiskinan untuk setiap provinsinya berbeda-beda.

"Sehingga waktu kita menghitung angka kemiskinan, basisnya bukan national poverty line tapi angka kemiskinan di masing-masing provinsi yang kemudian kita agregasi jadi angka nasional," katanya.

Karenanya, BPS mengimbau agar data kemiskinan yang dipublikasikan Bank Dunia bisa dipahami lebih bijak. Data tersebut katanya bukan menjadi kewajiban untuk digunakan, melainkan hanya sebagai referensi.

Lihat Juga : Bos Jaringan Prima Respons Kritik AS soal QRIS-GPN

Bank Dunia mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 60,3 persen dari 284 juta penduduk Indonesia. Jumlah itu setara dengan 171 juta orang.

Persentase penduduk miskin itu berdasarkan PPP 2017 untuk kategori negara dengan pendapatan menengah ke atas (upper middle income country) sebesar US$6,85 per kapita.

PPP (purchasing power parity) atau paritas daya beli adalah metode membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara dengan menyesuaikan perbedaan biaya hidup dan tingkat harga lokal.

Selain kategori upper middle income country, Bank Dunia juga mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan PPP untuk international poverty rate yang sebesar US$2,15 dan PPP untuk lower middle income poverty rate sebesar US$3,65.

Karena Bank Dunia telah mengkategorikan Indonesia sebagai upper middle income country pada 2023 karena mencapai gross national income (GNI) atau pendapatan per kapita sebesar US$ 4.580 per kapita, maka ukuran garis kemiskinan yang digunakan untuk Indonesia adalah PPP US$6,85.

Namun PPP tidak langsung dikonversikan seperti dolar AS, tetapi menggunakan PPP conversion factor.

Bank Dunia mencatat PPP conversion factor Indonesia 2017 adalah 4.756,17.

Artinya garis kemiskinan Indonesia adalah pengeluaran per hari kurang dari PPP US$6,85 yang setara dengan Rp32.579, atau sekitar Rp977.392 per bulan.

Sedangkan BPS mencatat mencatat ada 24,06 juta orang miskin di Indonesia per September 2024, atau 8.,57 persen terhadap total populasi Indonesia. Data ini disampaikan pada konferensi pers BPS pada 15 Januari 2025 lalu.

Saat itu BPS menyatakan ada penurunan penduduk miskin dibandingkan Maret 2024, yakni sebesar 1,16 juta orang. Orang miskin di Indonesia kala itu menyentuh 25,22 juta penduduk.