Ada James Riady di Balik Wacana Rumah Subsidi Jadi 18 Meter Persegi?

Bos Lippo Group James Riady disebut sebagai sosok yang mengusulkan pemangkasan luasan minimal rumah subsidi dari 21 meter persegi menjadi 18 meter persegi.

Dilansir Detik, Rabu (11/6), usulan bermula dari pertemuan seusai rapat dengan Komisi V DPR di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada akhir Mei lalu.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), perwakilan DJKN, perwakilan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), perwakilan dari asosiasi pengembang properti, Mendagri Tito Karnavian, juga Mochtar Riady dan James Riady dari Lippo Group. Agendanya adalah untuk membahas dan meminta saran terkait rumah subsidi.

Ketua Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Muhammad Syawali Pratna yang hadir saat itu mengatakan, James menyiapkan tiga usulan ide luasan minimum rumah dan tanah yang ditampilkan dalam rapat tersebut.

Usulan mengenai luasan rumah 18 meter persegi dengan luas tanah 25 meter persegi disebut termasuk di dalam pemaparan James.

"Dia (James) presentasi. Kita kan nggak tahu kan apakah ini dia punya tanah, harganya mahal, dan pengin kembangkan, kan kita nggak tahu. Tapi ya Pak Menteri sih positif saja ya, karena terjangkau, nggak berpikir lain sih kalau Pak Menteri," ujar Syawali kepada detikX, seperti dikutip, Selasa (10/6).

Senada, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono yang saat itu juga hadir dalam pertemuan juga mengungkapkan James memberikan beberapa usulan mengenai rumah subsidi. Salah satunya adalah rumah dengan luasan lahan 25 sampai 30 meter persegi.

Kendati demikian, ditemui terpisah, James membantah bahwa ia adalah sosok yang mengusulkan pemangkasan luasan minimal itu.

"Bukan, bukan. Itu adalah permintaan dari kementerian untuk dicari titik masuk yang bisa affordable," ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung DJKN, Kemenkeu, pada Rabu (11/6).

"Bukan dari kita," tegasnya seraya masuk ke dalam lift.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menekankan, pihaknya saat ini tengah menghimpun segala bentuk masukan dan kritikan dari berbagai pihak mengenai kebijakan tersebut.

Menurut Sri, James memang menjadi salah satu pihak yang diminta masukan karena dianggap memiliki pengalaman dengan desain rumah kecil meskipun belum pernah masuk ke program FLPP.

"Oh nggak, ini kita terbuka semua, Pak James memang kita minta masukan gitu, kan tapi bukan hanya James. Kalau mau lihat list yang kita undang di tanggal yang di DJKN, itu semua asosiasi sama perusahaan-perusahaan besar kita undang selain para Ketum (asosiasi)," jelas Sri.

Baca berita selengkapnya di sini.

[Gambas:Video CNN]