Bahlil Tegur Dirjen soal Beda Data Listrik dengan PLN: Kurang Ajar

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengancam akan mencopot Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu imbas data daerah yang belum terlistriki antara milik kementeriannya dan PT PLN (Persero) yang tidak sinkron.

Data Kementerian ESDM mencatat ada sekitar 5.600 daerah yang belum dapat sambungan listrik. Sedangkan, data PT PLN mencatat sebanyak 10 ribu wilayah.

"Ini nggak tahu dirjen saya nggak benar atau dirut PLNnya yang nggak benar. Kalian abis ini ketemu sama saya ya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau?," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7).

Bahlil mengatakan ia sangat memahami apabila jajaran direksi PLN masih banyak yang baru. Namun, Direktur Utama nya masih tetap sama yakni Darmawan Prasodjo sehingga datanya harusnya bisa disinkronkan.

"Ini direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru padahal dirutnya cuma satu, nggak berubah-ubah. Jadi, oke data mereka ini mungkin yang up to date, sayangnya ya tidak dilaporkan," jelasnya.

Di sisi lain, Bahlil menekankan wilayah yang belum tersambung listrik ini lah yang akan menjadi fokus pemerintah. Apabila pembangunan infrastruktur sulit dilakukan, maka yang akan didorong adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

"Bapak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari Ibu Kota, Kabupaten atau kecamatan, tapi kalau dia mempergunakan PLTS, maka jaringan lokal saja yang kita pakai," terangnya.

Ketum Partai Golkar ini pun berencana untuk segera menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas skema anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan PLTS di daerah belum ada listrik tersebut.

"Nah nanti itu kita akan bahas bersama-sama ke menkeu, nanti biayanya nanti akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara dan programnya harus mengikuti by design rencana pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden dengan melihat skala prioritas," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]