Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui pengelolaan anggaran di kementeriannya tidak efisien.
Hal itu ia sampaikan di tengah kasus dugaan korupsi Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung (Babel) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut).
Ketidakefesienan anggaran katanya sesuai dengan yang selama ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Prediksi dari Pak Prabowo itu sudah tepat bahwa memang di PU ini sedang ada ketidakefisienan penggunaan anggaran," katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jumat (4/7).
Dody mengatakan anggaran yang tidak efesien tercermin dari kasus dugaan korupsi di BWS Babel. Kebocoran anggaran akibat kasus itu katanya mencapai lebih dari 40 persen.
"Kami juga sedang mencepat proses hukum yang sudah berjalan pada Balai Besar Wilayah Sungai di Bangka Belitung. Yang kalau kita hitung-hitung menyebabkan kebocoran anggaran hingga lebih dari 40 persen," katanya.
Dody mengatakan anggaran yang tidak efesien membuat ICOR (Incremental Capital Output Ratio) di Indonesia tinggi.
ICOR adalah gambaran dari besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Nilai ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output.
Semakin tinggi ICOR maka menunjukkan investasi yang tidak efisien. Saat ini, ICOR Indonesia berada di level 6.
Dody mengatakan pemerintah menargetkan ICOR bisa ditekan ke bawah 6.
"Selain menekan tingkat kebocoran anggaran, yang juga harus kita kerjakan adalah mengefisiensikan belanja infrastruktur, belanja yang kemudian dibutuhkan. Belanja-belanja yang nantinya bisa dikerjakan oleh swasta, kita semua akan diserahkan kepada swasta untuk mengerjakan. Harapannya cuma satu, ICOR kita bisa turun dari 6," katanya.