BRICS Ajukan Usul Reformasi IMF, Minta Kepemimpinan Barat Diakhiri

BRICS menyerukan reformasi Dana Moneter Internasional (IMF), termasuk pembagian hak suara baru dan diakhirinya tradisi "orang Eropa" di pucuk pimpinan.

Seruan reformasi itu tertuang dalam pernyataan bersama para menteri keuangan blok ekonomi negara berkembang tersebut.

"Dengan penuh rasa hormat terhadap proses seleksi berdasarkan prestasi, representasi regional dalam kepemimpinan IMF harus ditingkatkan, meninggalkan kesepakatan yang sudah ketinggalan zaman pasca-Perang Dunia II yang tidak sesuai dengan tatanan dunia saat ini," tulis para menteri BRICS usai pertemuan di Rio de Janeiro, Brasil, dilansir Reuters, Minggu (6/7).

Dalam usulan soal penyusunan kuota itu, BRICS mendesak formula baru harus meningkatkan kuota bagi negara-negara berkembang.

Para menteri BRICS menyerukan agar formula baru mempertimbangkan output ekonomi dan daya beli, termasuk nilai relatif mata uang. Pertimbangan-pertimbangan ini dipercaya lebih merepresentasikan negara-negara berkembang.

Mereka sepakat untuk mendukung usulan bersama tersebut dalam pertemuan tinjauan IMF pada Desember mendatang. Agenda IMF pada Desember nanti akan membahas perubahan pada sistem kuota, yakni sistem yang menentukan kontribusi dan hak suara setiap negara anggota.

"Penyusunan kembali kuota harus mencerminkan posisi relatif para anggota dalam ekonomi global, sambil melindungi jatah kuota anggota termiskin," imbuh pernyataan itu.

BRICS juga mengonfirmasi adanya pembahasan tentang pembentukan mekanisme penjaminan baru yang didukung oleh New Development Bank (NDB).

NDB merupakan bank multilateral milik BRICS, yang bertujuan menurunkan biaya utang dan mendorong investasi di negara-negara berkembang.

Pertemuan tingkat menteri BRICS diadakan menjelang pertemuan puncak para pemimpin di Brasil.

BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan hingga mencakup Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Penambahan anggota menambah kekuatan diplomatik BRICS, yang bertujuan mendorong reformasi terhadap lembaga-lembaga internasional yang telah lama didominasi Negara Barat.