OJK Bersuara soal Trump Hajar RI Tarif 32 Persen

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons tarif impor 32 persen yang tetap dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan saat ini pasar keuangan masih mencermati kebijakan tarif Trump yang efektif berlaku 1 Agustus 2025.

Kondisi ini katanya berbeda dibandingkan pada April lalu saat Trump pertama kali mengumumkan kebijakan tarifnya.

"Di tahap awal ini reaksi pasar keuangan berbeda dibandingkan Maret dan April lalu. Saat ini relatif terbatas, mungkin masih banyak mencerna terhadap apa yang terjadi sambil melihat perkembangan yang akan berlangsung sampai 1 Agustus yang adalah tanggal ditetapkannya efektif perkembangan terakhir dari posisi pemerintahan AS. Dan tentu saja masih bisa berubah," katanya dalam konferensi pers RDKN Juni 2025, Selasa (8/7).

Dalam kaitan itu, sambungnya, OJK katanya senantiasa melakukan pemantauan secara terhadap potensi dampak tarif Trump pada sektor jasa keuangan nasional.

OJK sejak April lalu juga telah meminta lembaga jasa keuangan di segala bidang untuk proaktif melakukan asesmen risiko serta melakukan stress test atas ketahanan dan permodalan dan kecukupan likuiditas.

"Termasuk memantau kinerja debitur di sektor-sektor yang terdampak tarif impor pemerintah AS," katanya.

Mahendra mengatakan OJK akan ikut bersama pemerintah dalam merumuskan sikap terhadap pemerintah AS. OJK juga akan ikut berkoordinasi dalam menentukan kebijakan di sektor keuangan atau ekonomi secara menyeluruh yang akan diambil pemerintah.

Presiden AS Donald Trump tanpa basa basi tetap menghajar Indonesia dengan tarif impor 32 persen meski sudah dirayu dengan investasi Rp511 triliun.
Dalam surat yang ditujukan ke Presiden Prabowo Subianto, Trump mengungkap alasannya; ketidakseimbangan hubungan dagang. Ia mengatakan sejatinya AS dan Indonesia merupakan mitra dagang.

Namun, ia menyebut selama ini hubungan dagang antara AS dengan Indonesia tak terjalin secara seimbang. Hal ini membuat AS mengalami defisit neraca dagang dengan Indonesia.

Untuk itu, pemerintahannya menilai perlu mengeluarkan kebijakan perdagangan yang adil agar masalah defisit perdagangan AS dengan Indonesia bisa berkurang.

"Kami telah bertahun-tahun membahas hubungan perdagangan dengan Indonesia dan menyimpulkan AS harus menjauh dari defisit perdagangan jangka panjang yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif dan nontarif Indonesia serta hambatan perdagangan," tulis surat Trump kepada Prabowo lewat surat yang ia unggah di platform Truth Social miliknya.