IBC Buka Suara soal Dirut Jadi Tersangka Kasus Korupsi Minyak Mentah

PT Industri Baterai Indonesia (IBI) atau Indonesia Battery Corporation (IBC) buka suara soal penetapan Direktur Utama Toto Nugroho sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina (Persero).

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Toto sebagai tersangka karena perannya saat menjabat sebagai VP Intermediate Supply PT Pertamina (Persero) pada 2017-2018.

Head of Corporate Secretary IBC Indira Rawiyakhirty menjelaskan pihaknya menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas kasus ini di Kejagung.

Indira menyebut proses hukum yang terjadi pada Toto Nugroho bukanlah kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lingkungan IBC sehingga tak memengaruhi bisnis perusahaan.

"Dengan demikian, proses hukum tersebut tidak mempengaruhi kegiatan usaha PT IBI dan aktivitas bisnis PT akan tetap berjalan seperti biasa," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (11/7).

Indira menegaskan IBC senantiasa mengedepankan kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan juga selalu merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"PT IBI menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas kasus ini di Kejaksaan Agung," imbuh Indira.

Saat ini IBC tengah membangun pabrik sel baterai lithium di Karawang, Jawa Barat. Bahkan, Presiden RI Prabowo Subianto yang meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek ini pada 29 Juni lalu.

Proyek ini akan menjadi pusat produksi baterai kendaraan listrik (EV) dan sistem penyimpanan energi (Battery Energy Storage System/ BESS) untuk kawasan Asia Tenggara.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Toto sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang selaku SVP Integrated Supply Chain Pertamina pada periode Juni 2017 hingga November 2018.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar menyebut Toto berperan melakukan dan menyetujui pengadaan impor minyak mentah dengan mengundang DMUT/supplier yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta lelang (dikenakan sanksi karena tidak mengembalikan kelebihan bayar).

"Dan menyetujui DMUT/supplier tersebut sebagai pemenang meskipun praktik pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan yaitu value based yang dicantumkan dalam lelang impor minyak mentah dan perlakuan istimewa kepada supplier tersebut," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]