Kemiskinan Turun usai Gelontoran APBN ke Wisata dan Tenun Labuan Bajo
Tingkat kemiskinan turun di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) usai pemerintah menggelontorkan anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).
Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Maqin U. Norhadi mengatakan jumlah kemiskinan di Manggarai Barat turun 1.014 orang.
"Penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Menggarai Barat menjadi 16,74 persen," kata Maqin pada jumpa pers di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Kamis (10/7).
LPEI telah menggelontorkan Rp500 miliar ke Labuan Bajo. Uang itu disalurkan melalui Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang ditangani LPEI.
Berkat kucuran anggaran itu, produksi domestik bruto (PDB) di Labuan Bajo naik setara Rp437,3 miliar. Lapangan kerja tercipta mencapai 6.356 orang.
Jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Manggarai Barat meningkat hingga 17.332 orang. Jumlah pengangguran turun menjadi 663 orang. Sementara itu, pendapatan rumah tangga meningkat ke angka Rp1,48 triliun.
"Program PKE DPSP Labuan Bajo bukan hanya mendukung infrastruktur, tetapi juga membuka peluang terciptanya destinasi-destinasi wisata baru yang dapat menarik wisatawan mancanegara dan terciptanya devisa negara dari sektor pariwisata," ujar Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Tony Prianto.
Suntikan APBN untuk tenun
Tenun khas NTT menjadi salah satu sasaran pemerintah melalui gelontoran anggaran ke Labuan Bajo.
LPEI mengalokasikan sebagian anggaran ke program Desa Devisa Tenun NTT. Pemerintah membina 522 penenun di 31 desa untuk meningkatkan kualitas tenun sesuai dengan pasar ekspor yang mementingkan aspek berkelanjutan.
Mereka memodali para penenun dengan 17 alat tenun baru. LPEI juga membukakan pasar ekspor tenun di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.
"Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan pariwisata Indonesia," kata Tony.
Suntikan-sunitikan dana dan tenun itu mengatrol pendapatan para penenun hingga 30 persen. Pendapatan mereka naik dari Rp750 ribu-Rp1 juta per bulan menjadi Rp975 ribu-Rp1,3 juta per bulan.
Florida, ketua kelompok penenun di Desa Repi, mengatakan APBN telah mendongkrak pengembangan bisnis tenun di desanya. Repi mengalokasikan Rp124 juta untuk pengembangan tenun.
Duit itu dipakai untuk belanja benang tenun yang menjadi modal produksi para penenun. Setiap keluarga menerima 14 gulung benang.
"Harapan ke depan, dana desa untuk sektor tenun bisa untuk membantu membangun rumah tenun, peralatan tenun, dan bantuan pemasaran," ucap Flori.
(dhf/asr)