Pengamat Sebut Tarif 19 Persen AS untuk RI Sarat Tekanan Sepihak

Pengamat menilai kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sarat tekanan sepihak Gedung Putih.

Dalam kesepakatan itu, Indonesia harus mengimpor energi dari AS senilai Rp244 triliun untuk mendapatkan penurunan tarif dagang dari 32 persen menjadi 19 persen menuai perhatian dari kalangan pengamat.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai langkah tersebut perlu dilihat secara hati-hati dari sisi untung dan ruginya bagi kepentingan nasional.

Menurut Fabby, syarat yang diajukan Presiden AS Donald Trump tersebut menunjukkan praktik diplomasi dagang yang keras dan cenderung menekan.

Ia menilai sejak awal pendekatan dagang Trump sarat tekanan sepihak kepada negara mitra, termasuk Indonesia.

"Penetapan tarif ini dasarnya tidak jelas sejak awal. Banyak negara mendapat tekanan, termasuk Indonesia. Pemerintah mencoba merespons dengan memberikan sejumlah opsi, termasuk komitmen impor energi seperti LNG dan kerosin dari Amerika," ujar Fabby dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Rabu (16/7/).

Namun, Fabby menekankan hingga kini belum ada kejelasan rinci mengenai mekanisme impor energi tersebut. Dalam hal ini, siapa yang akan mengimpor, bentuk kontrak jangka, dan dampaknya terhadap sektor energi dalam negeri.

"Belum jelas apakah swasta atau BUMN seperti Pertamina yang akan mengimpor, dan berapa volumenya. Ini perlu transparansi karena nilainya sangat besar," terangnya.

Fabby mengakui bahwa tarif 19 persen yang diberikan AS memang terendah di kawasan ASEAN, jika dibandingkan dengan negara seperti Malaysia (25 persen), Vietnam (20 persen), Thailand dan Kamboja (36 persen), serta Laos dan Myanmar yang di atas 40 persen.

Kendati demikian, menurut Fabby, keberhasilan diplomasi tidak hanya dilihat dari angka tarif, melainkan dari trade-off yang harus dibayar Indonesia.

"Kita memang mendapat tarif rendah, tapi apa yang dikorbankan? Kepentingan Trump jelas: mengurangi defisit dagang dengan Indonesia dan membuka akses seluas-luasnya ke pasar kita," ujarnya.

Salah satu perhatian utama Fabby adalah dampak impor LNG dari AS terhadap harga energi dalam negeri.

Ia memperkirakan biaya impor gas dari AS bisa 30-40 persen lebih mahal dibandingkan dengan impor dari Timur Tengah atau negara tetangga seperti Singapura, karena jarak pengiriman yang lebih jauh.

"Jika kita impor LNG dari AS, biayanya jauh lebih tinggi. Padahal industri dalam negeri kita sangat tergantung pada gas dan pemerintah menerapkan harga gas industri yang ditetapkan. Ini bisa berdampak besar pada daya saing industri kita," ujarnya.

Fabby juga menyinggung kemungkinan AS meminta akses lebih besar terhadap komoditas strategis Indonesia, seperti tembaga, yang sangat penting untuk kebutuhan energi dan industri listrik di AS.

"Kalau kita lihat kepentingan AS, bukan hanya energi tapi juga akses ke mineral penting seperti tembaga. Apakah ini bagian dari kesepakatan, juga harus dikaji lebih jauh," terangnya.

Selain itu, kata dia, kesuksesan negosiasi dagang ini harus diukur secara menyeluruh. Bukan hanya dari tarif yang turun, pemerintah juga harus mempertimbangkan sejauh mana Indonesia bisa mempertahankan kepentingan nasionalnya.

"Pertanyaannya, apakah kita bisa melindungi pasar ekspor kita dan tetap menjaga kepentingan industri dan energi dalam negeri? Itu yang harus jadi perhatian utama," ujarnya.

Pada Selasa (15/7), Presiden AS Donald Trump mengatakan Indonesia telah berkomitmen untuk membeli komoditas energi AS senilai US$15 miliar atau sekitar Rp243,9 triliun (asumsi kurs Rp16.260 per dolar AS).

Trump juga menyebut Indonesia juga akan membeli 50 pesawat Boeing sebagai bagian kesepakatan perdagangan yang dinegosiasikan kedua negara.

"Sebagai bagian dari Perjanjian tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli Energi AS senilai US$15 Miliar, Produk Pertanian Amerika senilai US$4,5 Miliar, dan 50 Jet Boeing, banyak di antaranya adalah Boeing 777," kata Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social, dikutip AFP, Rabu (16/7).

[Gambas:Video CNN]