Prabowo Murka Ada Beras Oplosan, Ancam Sita Penggilingan

Presiden Prabowo Subianto mengancam akan menyita penggilingan-penggilingan padi yang memproduksi beras oplosan.

Prabowo mendapatkan laporan beras kualitas biasa diberi label beras premium. Lalu beras-beras itu dijual dengan harga Rp5 ribu lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET).

"Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun, itu ok. Kalau enggak, kita sita penggiling-penggiling padi yang brengsek itu," ujar Prabowo pada peluncuran Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

Prabowo menyebut pengoplosan beras sebagai penipuan. Bahkan, dia menilai tindakan itu sebagai pengkhianatan terhadap negara.

Menurutnya, semua jajaran pemerintah sudah susah payah mengumpulkan uang untuk negara. Namun, ada oknum pelaku usaha yang justru mengakali beras dan merugikan rakyat.

"Ini pidana, dan saya mendapat laporan kerugian yang dialami ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun," ucap Prabowo.

Prabowo mengaku sudah berkonsultasi dengan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Menurutnya, negara bisa mengambil alih penggilingan karena merugikan kesejahteraan rakyat.

"Saya akan sita penggiling padi-padi itu, saya sita, dan serahkan ke koperasi untuk dijalankan," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian menemukan beras oplosan setelah pengecekan di 10 provinsi produsen utama beras dengan menguji 268 merek yang beredar. Kementan menemukan 85 persen sampel tidak sesuai mutu.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pengecekan dilakukan karena ada kejanggalan harga beras. Harga di tingkat petani turun, sedangkan harga di konsumen naik.

"Ini kami sampaikan, kami mencoba menganalisa karena ada anomali di mana dua bulan lalu, satu bulan lalu, itu terjadi penurunan harga di tingkat petani atau penggilingan. Kami ulangi, penurunan harga terjadi di penggilingan atau petani, tetapi terjadi kenaikan di tingkat konsumen," ungkap Amran pada Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/7) lalu.