Ekonom Ungkap 'Warisan' Kwik Kian Gie: Jangan Bergantung IMF-Utang

Ekonom senior Indef Didik J. Rachbini mengungkapkan kesannya terhadap Kwik Kian Gie, Menko Ekuin era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang meninggal pada Senin (28/7) malam.

Ia mengaku kehilangan atas kepergian Kwik. Menurutnya, Kwik adalah ekonom yang hebat dan punya peran besar terhadap ekonomi Indonesia.

Kwik dinilai selalu melakukan koreksi jika ada kebijakan ekonomi pemerintah yang melenceng. Ia juga selalu menjadi penyeimbang kebijakan ekonomi pemerintah.

Didik mengatakan setidaknya ada beberapa catatan yang ia berikan terhadap Kwik Kian Gie.

Pertama, terkait kevokalannya. Menurutnya, Kwik Kian Gie sangat vokal dan berpengaruh sebagai ekonom intelektual tahun 1980-an.

Di tengah masih sedikitnya kelompok terpelajar waktu itu, Kwik  sudah menyelesaikan pendidikannya di Nederlandse Economische Hogeschool di Rotterdam (sekarang Erasmus University). 

"Kampus itu cukup ternama," kata Didik dalam keterangan resmi, Selasa (29/7).

"Karena itu, pemikirannya dan terutama kritik tentang di media massa sangat di dengar dan berpengaruh," tambahnya.

Catatan kedua, soal peran Kwik bagi ekonomi Indonesia. Pada 1990-an, saat semakin banyak golongan terpelajar dalam bidang ekonomi dan politik memilih berkumpul di pemerintahan Orde Baru, Kwik memilih tetap berada di luar menjalankan peran check and balances secara tidak formal untuk mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah.

Bersama dengan Kelompok Ekonomi 30, Kwik rajin memberikan pemikiran dan kritik di media massa terhadap kebijakan pemerintah.

Ketiga, pemikiran tajam. Didik mengatakan Kwik adalah salah satu ekonom dan tokoh publik Indonesia yang memiliki perjalanan karier dan pemikiran yang tajam, independen, serta kritis baik pada masa Orde Baru dan bahkan berlanjut pada masa Reformasi.

Ia dikenal sebagai figur intelektual yang berani menyuarakan kebenaran, bahkan jika itu berarti harus berseberangan dengan kekuasaan. 

Keempat, soal warisan pemikiran. Ia menyebut pemikiran Kwik sangat relevan sampai saat ini, yaitu tentang pentingnya kedaulatan ekonomi.

"Ini yang selalu disuarakan, jangan tergantung kepada IMF dan utang agar tidak disubordinasi secara politik oleh kekuatan asing dan barat. Karena itu, harus ada kewaspadaan terhadap jebakan utang luar negeri. Kritik terhadap oligarki ekonomi-politik dan sempat heboh dengan mengkritik konglomerat hitam, yang tergantung kepada lisensi negara, tetapi merugikan rakyat," katanya.

Kwik merupakan salah satu ekonom andal RI. Ia pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi UI dan Nederlandsche Economiche Hogeschool Rotterdam yang kini bernama Erasmus Universiteit Rotterdam.

Selepas kuliah dan kembali ke tanah air, ia menggeluti dunia bisnis. Ia juga berkecimpung di dunia politik.

Pada 1987, Kwik bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia. Karier politiknya inilah yang membawanya dekat dengan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.

Berkaitan dengan karier politik inilah, sepak terjangnya banyak dikenal orang. Maklum, ia pernah menjadi wakil ketua MPR. Ia juga pernah menjadi Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri. Ia juga pernah menjadi anggota Komisi XI DPR dan menteri perencanaan pembangunan nasional/ kepala Bappenas.

Semasa menjadi menteri ini, Kwik pernah mengalami dilema. Hal itu terjadi saat pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri ingin menerbitkan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Kwik seperti dikutip dari detik.com mengatakan menentang rencana penerbitan surat keterangan lunas itu karena bisa berbahaya bagi keuangan negara. Namun, saat itu Kwik mengaku usahanya gagal karena berhadapan dengan 'total football'. Apa maksudnya?

Kwik mengaku saat itu pembahasan terkait BLBI telah dimulai saat dirinya menjadi Menteri Bappenas sekitar 2002. Kwik menyebut sering diundang rapat-rapat oleh Megawati Soekarnoputri, yang saat itu menjabat presiden, untuk membahas penerbitan SKL BLBI kepada obligor, tapi dia selalu menolak.

"Tentang penerbitan SKL sendiri yang tidak khusus untuk perusahaan demi perusahaan prinsip bahwa pemerintah menerbitkan SKL, saya sangat menentang dan saya berhasil menggagalkan dua kali. Tetapi ketika ketiga kalinya, diadakan rapat sidang kabinet terbatas, maka saya kalah oleh karena saya langsung menghadapi apa yang saya sebut 'total football'," kata Kwik saat bersaksi untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, pada Juli 2018 lalu.

Kesaksian lengkap Kwik soal pertemuan di rumah Megawati itu dibacakan jaksa.

Kwik menyebut rapat itu dihadiri sejumlah menteri.

[Gambas:Video CNN]

Berikut ini isi BAP Kwik yang dibacakan jaksa KPK:

"Jalan Teuku Umar nomor 27 Jakarta Pusat pada saat itu yang hadir adalah saudara Dorojatun selaku Menko Perekonomian, Boediono selaku Menkeu, Laksamana Sukardi selaku Menteri BUMN, MA Rahman selaku Jaksa Agung. Dalam rapat tersebut membahas tentang SKL untuk para obligor yang kooperatif hasil keputusan diberikan SKL pada obligor yang kooperatif, tapi saya menolak karena saya berpendirian bahwa obligor yang berhak mendapat SKL apabila jumlah uang terutang kepada negara benar masuk dalam kas negara. Dalam rapat tersebut saya beralasan bahwa rapat di Teuku Umar tidak sah karena tidak ada undangan tertulis, tidak dilaksanakan di Istana Negara sehingga bukan rapat kabinet yang sah. Saudara Megawati selaku Presiden RI membatalkan kesepakatan di Teuku Umar tersebut," kata jaksa membacakan BAP Kwik.

"Pertemuan kedua di Istana Negara yang dihadiri Dorojatun Kuntjoro Jakti selaku Menko Perekonomian, Boediono selaku Menkeu, Laksamana Sukardi selaku Menteri BUMN, MA Rahman selaku Jaksa Agung membahas pemberian SKL obligor BLBI. Pendapat saya atas putusan tersebut tidak setuju dengan penerbitan SKL kemudian Saudari Megawati selaku presiden RI menutup rapat tersebut dengan tidak mengambil keputusan," sambung jaksa.

"Pada pertemuan ketiga di Istana Negara yang dihadiri, seingat saya, Dorojatun kuntjoro Jakti selaku Menko Perekonomian, Boediono selaku Menkeu, Saudara Laksamana Sukardi selaku Menteri BUMN, MA Rahman selaku Jaksa Agung, dan Saudara Yusril Mahendra selaku Menteri Kehakiman untuk membahas pemberian SKL kepada obligor BLBI. Pendapat saya atas keputusan rapat tersebut adalah tetap tidak setuju dengan penerbitan SKL. Rapat tersebut akhirnya Bu Megawati selaku Presiden RI memutuskan untuk tetap menerbitkan SKL kepada para obligor yang kooperatif. Apakah berita acara pemeriksaan ini benar?" kata jaksa lagi.

Kwik membenarkan 3 BAP yang dibacakan jaksa tersebut. Khusus pertemuan ketiga, menurut Kwik, dirinya lebih banyak diam karena situasinya tidak memungkinkan untuk mendebat.

"Memang seperti itu. Bisa saya gambarkan di dalam rapat sidang kabinet yang terakhir di sidang kabinet terbatas saya tidak banyak protes, tidak banyak mengemukakan pendapat oleh karena saya tidak berdaya. Memang pembicaraan dari para menteri yang langsung saja mengambil inisiatif untuk berbicara bertubi-tubi," ucap Kwik.

Kwik menyebut akhirnya Megawati menyepakati diterbitkannya SKL BLBI itu. Selanjutnya Yusril diperintah Megawati menyusun draf SKL.

"Akhirnya secara senda gurau saya katakan bahwa saya dihadapkan kepada 'total football' langsung dihantam semua menteri sehingga saya tidak berdaya untuk bicara apa saja dan akhirnya Presiden Megawati menutup rapat dengan mengatakan 'ya'. Lalu, seingat saya menugaskan Pak Yusril sebagai Menteri Kehakiman untuk menyusunnya," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]