Harga Minyak Melemah usai OPEC+ Setuju Kerek Produksi
Harga minyak melanjutkan pelemahan pada Senin (4/8) pagi setelah Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC+, menyetujui untuk menggenjot produksi pada September.
Pelemahan juga terjadi lantaran kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi di AS, pengguna minyak terbesar dunia.
Dilansir Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent turun 40 sen, atau 0,57 persen, menjadi US$69,27 per barel pada pukul 01.15 GMT.
Sementara, harga minyak mentah West Texas Intermediate AS berada di US$66,96 per barel, turun 37 sen, atau 0,55 persen setelah kedua kontrak ditutup sekitar US$2 per barel lebih rendah Jumat lalu.
Lihat Juga :REKOMENDASI SAHAM Intip Pilihan Saham Pendulang Cuan di Awal Agustus |
OPEC+ sepakat menggenjot produksi minyak 547 ribu barel per hari pada September 2025 mendatang. Ini menyusul kekhawatiran perlambatan ekonomi di Amerika Serikat selaku pengguna minyak terbesar dunia.
"Meski kebijakan OPEC+ fleksibel dan prospek geopolitik masih belum pasti, kami berasumsi OPEC+ akan mempertahankan produksi yang dibutuhkan, yakni (jumlah produksi minyak) tidak berubah setelah September (2025)," kata analis di Goldman Sachs.
Kendati demikian, investor tetap mewaspadai sanksi Amerika kepada Iran dan Rusia. Hal tersebut diklaim berpotensi mengganggu pasokan.
Presiden AS Donald Trump pernah mengancam akan mengenakan tarif sekunder 100 persen kepada pembeli minyak mentah dari Rusia. Gertakan itu menjadi upaya Trump menekan Rusia agar menghentikan perang di Ukraina.
Namun, dua sumber pemerintah India mengatakan kepada Reuters pada Sabtu lalu bahwa negara itu akan tetap membeli minyak dari Rusia meski ada ancaman Trump.
Kekhawatiran tentang tarif AS yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi global dan konsumsi bahan bakar juga menghantui pasar, terutama setelah data ekonomi AS tentang pertumbuhan lapangan kerja pada Jumat berada di bawah ekspektasi.
Pada Minggu lalu, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan tarif yang dikenakan pekan lalu pada sejumlah negara kemungkinan akan tetap berlaku sebagai bagian dari negosiasi yang berkelanjutan.
(skt/sfr)