Pos Indonesia Genjot Penyaluran BSU 2025 di 3T, Jaga Akses & Ketepatan

Pemerintah berkomitmen mempercepat penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 untuk memastikan seluruh pekerja yang berhak dapat menerima bantuan tersebut. Perhatian khusus diberikan pada wilayah 3T (terdepan, tertinggal, terpencil) yang menghadapi tantangan akses lebih besar.

PT Pos Indonesia (Persero) sebagai mitra pemerintah dalam program ini melaporkan kemajuan signifikan dalam penyaluran BSU. Per 1 Agustus 2025, dari total 5,7 juta pekerja penerima BSU yang menjadi tanggung jawab Pos Indonesia, sekitar 91,25% bantuan telah tersalurkan.

Komitmen pemerintah dalam program BSU 2025 terlihat dari kunjungan langsung Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, ke enam Kantor Pos di berbagai wilayah, yaitu Tangerang (Banten), Jakarta, Boyolali (Jawa Tengah), Pekanbaru (Riau), Padang (Sumatra Barat), dan Mataram (Nusa Tenggara Barat).

Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Haris, menyampaikan bahwa kunjungan dalam kurun waktu kurang dari tiga minggu ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan penyaluran BSU berjalan optimal di seluruh penjuru negeri.

"Suatu kehormatan, pemerintah begitu peduli dengan kita, hadir di Kantor Pos kita. Kehadiran Bapak Wapres Gibran ke Kantorpos Mataram menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir tidak hanya di pusat kota, namun juga mengutamakan wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/8).

Lebih lanjut ia memaparkan, penyaluran BSU di wilayah 3T menghadapi tantangan tersendiri. Progres pencairan di daerah sulit dijangkau seperti Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua mencapai sekitar 80%. Padahal, Pos Indonesia memiliki waktu hingga 6 Agustus 2025 untuk menyelesaikan seluruh penyaluran.

Tantangan Penyaluran

Haris menyebutkan, salah satu tantangan utama penyaluran BSU di wilayah 3T adalah ketidaklengkapan data, seperti alamat penerima yang tidak akurat atau status pekerjaan yang sudah berubah.

Pos Indonesia menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi kendala tersebut, mulai dari penelusuran alamat perusahaan hingga alamat KTP penerima. Tim juga melakukan kontak langsung melalui telepon dan WhatsApp untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat.

"Kita lakukan berbagai cara. Jadi memang effort-nya luar biasa," tegas dia.

Untuk menjamin transparansi dan akurasi, Pos Indonesia mengembangkan sistem pemantauan real-time. Dashboard khusus memungkinkan Kementerian Ketenagakerjaan memantau progres penyaluran secara langsung.

"Setiap pembayaran yang dilakukan petugas kami otomatis ter-update di dashboard secara real-time. Di daerah tanpa sinyal internet, kami gunakan mode offline yang akan sinkronisasi otomatis saat petugas masuk ke area bersinyal," imbuhnya.

Sistem ini memastikan tidak ada celah dalam pencatatan dan memudahkan pengawasan dari berbagai pihak terkait.

Tak hanya itu saja, Pos Indonesia juga menerapkan tiga cara penyaluran BSU untuk memaksimalkan jangkauan. Pertama dengan pencairan di kantor pos yang menjadi metode utama bagi sebagian besar penerima.

Kedua, penyaluran langsung ke perusahaan tempat penerima bekerja. Ketiga, layanan antar langsung ke rumah (door to door) khusus untuk penerima yang sakit atau berhalangan datang.

"Walaupun kami melakukan pengantaran door to door, bantuan sampai ke tangan penerima tanpa potongan apapun. Ini adalah komitmen kami untuk menjaga transparansi," tegas Haris.

Edukasi Masif

Upaya mengedukasi penerima yang belum mencairkan BSU dilakukan melalui berbagai cara. Pos Indonesia mengirim pengingat via WhatsApp, melakukan panggilan telepon, memasang spanduk informasi, dan menggunakan media sosial.

"Kami secara nasional mengingatkan batas akhir. Kami beri kesempatan sampai tanggal 6 Agustus 2025. Masyarakat yang menerima BSU bisa mengecek bahwa dia penerima atau tidak," kata Haris.

Untuk memperluas jangkauan informasi, Pos Indonesia juga memasang spanduk di sejumlah lokasi seluruh daerah mengenai pencairan dana BSU 2025.

Pegawai PT Ekosistem Digital Nusantara, Madalia Sartiana Ningsi, berbagi pengalamannya sebagai penerima BSU pertama kali. Setelah mengunduh aplikasi Pospay dan melakukan verifikasi dengan NIK, ia langsung datang ke kantorpos dengan membawa KTP.

"Pelayanan cukup baik meski sedikit antre. Proses pencairannya cepat dan BSU sangat membantu kebutuhan akhir bulan sebelum gajian," ujarnya.

Ia pun berharap program BSU dapat berlanjut setiap tahun karena sangat membantu pekerja berpendapatan terbatas.

Dengan pengalaman sebelumnya menyalurkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Sembako, Pos Indonesia optimis mencapai target 100% penyaluran BSU. Seluruh sumber daya dari pusat hingga daerah dikerahkan untuk menyukseskan program ini.

"Kami bekerja keras dengan segala cara, baik dari segi infrastruktur, SDM, dan teknologi. Kami yakin penyaluran BSU dapat selesai dengan baik dan memberikan dampak positif kepada masyarakat," pungkas Haris.

Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan Pos Indonesia memastikan bantuan BSU dapat dinikmati seluruh tenaga kerja yang berhak, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil sekalipun.