Buruh Minta Prabowo Buktikan Keberpihakan di Nota Keuangan 15 Agustus

Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) meminta Presiden Prabowo Subianto membuktikan keberpihakan kepada buruh lewat pidato nota keuangan.

Presiden Aspirasi Mirah Sumirat mengatakan nota keuangan harus memuat kebijakan nyata yang langsung menyentuh kehidupan pekerja. Nota keuangan tidak boleh sekadar berisi deretan angka ekonomi makro.

"Momentum ini sangat penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada jutaan pekerja/buruh yang menjadi penggerak ekonomi nasional," kata Mirah melalui keterangan tertulis, Rabu (13/8).

Aspirasi berharap nota keuangan Prabowo meliputi tujuh poin utama. Pertama, perlindungan daya beli melalui harga kebutuhan pokok, energi, dan transportasi yang terkendali.

Kedua, kebijakan pengupahan yang adil. Aspirasi juga menuntut nota keuangan membahas lapangan kerja berkualitas, salah satunya dengan pembatasan outsourcing.

Para buruh juga berharap Prabowo membahas penguatan jaminan sosial. Begitu pula dengan perlindungan pekerja migran dan informal.

Mirah juga menekankan pelibatan buruh dalam kebijakan ketenagakerjaan. Buruh juga meminta penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri.

"Salah satu persoalan ketenagakerjaan saat ini adalah banyak lulusan SMK/sederajat maupun universitas yang tidak terserap industri karena kompetensi mereka tidak sesuai kebutuhan pasar kerja (link and match)," ujar Mirah.

MPR akan menggelar sidang tahunan menjelang HUT ke-80 RI. Sidang tahun ini digelar Jumat (15/8) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Prabowo akan berkesempatan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan semua anggota dewan dan disiarkan langsung ke publik. Pada kesempatan itu, Prabowo juga akan membacakan nota keuangan yang berisi kebijakan dan APBN 2026.