KPPU Intensifkan Pengawasan Komoditas Beras di Pasar Ritel

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan terhadap pergerakan harga beras, baik jenis premium maupun medium, di pasar ritel. Langkah ini dilakukan menyusul fenomena kenaikan harga yang terjadi di berbagai daerah.

Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, menyampaikan bahwa pihaknya menyoroti pentingnya peran Perum Bulog, terutama dalam fungsi stabilisasi pasar.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perhimpunan Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi), hingga Agustus 2025, produksi beras nasional tercatat mencapai 24,95 juta ton.

Dari jumlah tersebut, Bulog menguasai sekitar 17,2 persen atau 4,2 juta ton, yang sebagian besar merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

"Meskipun porsi penguasaan pasokan tersebut relatif rendah, KPPU menilai bahwa peranan BULOG tetap penting untuk mempengaruhi pergerakan harga beras di pasar agar lebih stabil," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (15/8).

Ifan, sapaan akrabnya, menekankan KPPU juga memantau perkembangan di lapangan. Data Bapanas menunjukkan harga beras premium dan medium di hampir seluruh wilayah telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.

Untuk mendapatkan gambaran lebih utuh, KPPU melakukan survei langsung ke tingkat penggilingan, distributor, dan pasar pengecer.

Penelitian tersebut bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab kenaikan harga, termasuk kemungkinan hambatan di rantai pasok atau praktik usaha yang berpotensi memengaruhi harga dan kualitas beras.

"KPPU berharap temuan kajian ini nantinya dapat menjadi masukan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi, baik di tingkat pemerintah pusat, daerah, maupun pelaku usaha," harap Ifan.

Dengan posisi Bulog sebagai pengelola cadangan pangan nasional, KPPU menilai peningkatan kapasitas dan dukungan kebijakan perlu dilakukan.

Langkah ini diharapkan mampu membantu mengendalikan harga, menjaga kualitas beras yang beredar, memastikan keterjangkauan bagi masyarakat, serta menciptakan kesempatan usaha yang adil.