Prabowo Sindir Pengusaha dan Penggilingan Besar di Kisruh Harga Beras

Harga beras medium di tingkat nasional masih berada jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) meski stok di gudang Perum Bulog kata Presiden Prabowo Subianto mencapai 4 juta ton.

Prabowo juga menyebut ada pengusaha yang memanipulasi kehidupan rakyat dan beras. Hal itu ia ungkap dalam pidatonya di sidang tahunan MPR, Jumat (15/8).

Awalnya, Prabowo menyebut cabang-cabang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Ia lantas bertanya apakah beras penting dan menyangkut hajat hidup masyarakat luas.

Prabowo lalu menyinggung soal pengusaha yang menggunakan uangnya untuk memanipulasi data beras.

Saya ingin tanya, apakah beras penting bagi negara? Menguasai atau tidak hajat orang banyak? Apakah penggilingan padi penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak?" kata Prabowo dalam pidatonya.

"Tapi ada pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan modal mereka untuk mendominasi dan manipulasi kehidupan rakyat, dan ini tidak bisa kita terima," ujarnya.

Untuk mencegah kecurangan itu, Prabowo akan mewajibkan pengusaha penggilingan mendapatkan izin khusus dari pemerintah.

"Untuk lindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat, tepat takaran, kualitas harga terjangkau, usaha penggilingan beras skala besar harus dapat izin khusus dari pemerintah. Kalau mereka masih mau bergerak di bidan ini. Kalau tidak yang besar silakan pindah ke bidang lain. Jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia," katanya.

Data Kementerian Perdagangan per 8 Agustus 2025 menunjukkan harga beras medium di zona 1 sudah mencapai Rp14.271 per kilogram (kg), jauh di atas HET sebesar Rp12.500.

Di zona 2 harga berada di Rp14.859 per kg dengan HET Rp13.100, sementara di zona 3 bahkan tembus Rp19.075 per kg, atau lebih tinggi 41,30 persen dibanding HET Rp13.500.

Mekanisme penyaluran

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai persoalan utamanya bukan pada ketersediaan stok, melainkan mekanisme penyaluran beras Bulog yang dinilai terlalu ketat sehingga aliran pasokan ke pasar sangat terbatas.

"Kalau saya lihat dari 12 Juli sampai kemarin, itu baru 22-23 ribu ton yang tersambung, sebulan lebih, itu sangat kecil artinya dalam sehari tidak lebih dari seribu. Hari-hari ini pasar itu butuh pasokan yang sangat-sangat besar, mestinya harus belasan ribu," kata Khudori kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (16/8).

Khudori menambahkan jika operasi pasar dilakukan secara masif dan pasar dipenuhi pasokan, harga seharusnya akan turun.

"Idealnya operasi pasar itu adalah menjenuhi pasar, berapapun permintaannya itu dipenuhi. Kalau itu dilakukan harga pasti akan turun," jelasnya.

Senada, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyoroti bahwa stok besar pemerintah tidak otomatis menurunkan harga bila tidak benar-benar digelontorkan ke pasar.

"Diklaimnya kan sudah mulai digelontorkan ke pasar, tapi saat ini baru berapa, kan hanya 17 ribu ton yang sudah berhasil, lalu kemudian ada (penyaluran) bansos 360 ribu. Dengan jumlah segitu itu lalu apa artinya kalau kebutuhan bulanan kita 2,5 juta ton?" kata Dwi Andreas.

Ia menilai kondisi ini membuat stok di pasar semakin tipis, apalagi setelah musim panen lewat. Dari surplus produksi Januari-Juli sebesar 3,3 juta ton, mayoritas sudah diserap sehingga yang tersisa di pasar relatif kecil.

"Ketika beras yang diperdagangkan itu sedikit, ya harga pasti naik lah. Justru karena stok pemerintah besar dan enggak disalurkan, itu penyebab terbesar harga naik terus," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ia menekankan pencampuran atau mixing merupakan praktik normal di banyak negara dan dapat membantu menekan harga, bukan sebaliknya.

Bulog sendiri mencatat stok beras cadangan pemerintah (CBP) per Agustus 2025 mencapai 3,93 juta ton, ditambah stok komersial 12.545 ton sehingga total 3,94 juta ton. Stok itu disebut sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan siap untuk distribusi.

Meski demikian, dua pakar ini sepakat bahwa selama distribusi tidak lancar dan jalur penyaluran terbatas, harga beras akan sulit kembali mendekati HET meski stok di gudang pemerintah melimpah.