Apa Itu Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa yang Dibentuk Prabowo?

Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat pada Senin (25/8) pagi, salah satunya Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Laksda Didit Herdiawan.

Prabowo juga melantik Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Lalu apa sebenarnya Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dan apa tugasnya?

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo beberapa waktu lalu mengungkapkan pemerintah akan membentuk badan baru untuk urusi Pantai Utara Jawa. Lembaga yang diberi nama Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa itu dibentuk guna mengatasi persoalan rob yang terjadi di kawasan tersebut.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Istigasah Kemanusiaan PCNU Demak di Jalan Pantura Demak-Semarang, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

"Memang betul, hari Kamis kemarin kami sudah diberikan informasi oleh Pak Presiden langsung bahwa akan membentuk Badan Otorita. Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa," kata Dody di Jalan Pantura Demak-Semarang, Minggu (15/6) seperti dikutip dari detik.com.

Namun, belum jelas apakah nama badan itu sama dengan lembaga yang kepalanya dilantik Prabowo Senin ini. Menurut Dody, pembentukan badan otorita itu penting agar pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di Pantura bisa berjalan berkelanjutan. Bahkan jika suatu saat presiden berganti karena periodenya habis.

"Enggak mungkin membangun tanggul laut dari barat sampai timur selesai dalam satu periode presiden. Bisa dua-tiga presiden mungkin baru selesai. Makanya diperlukan badan otorita sehingga walaupun presidennya sudah bukan lagi Pak Prabowo, tapi pekerjaan itu tetap jalan," jelasnya.

Dody menyebut, pembangunan tanggul laut Pantura sudah menjadi visi Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum resmi dilantik. Proyek ini akan membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan prioritas utama wilayah Jakarta dan Semarang.

"Insyaallah Semarang, Demak, Pekalongan, Jepara, Rembang, akan jadi prioritas kami, sesuai dengan arahan Pak Presiden," ujarnya.

Meski begitu, Dody mengakui proses pembangunan skala besar seperti ini membutuhkan tahapan panjang, termasuk penganggaran dari pusat hingga persetujuan DPR. Karena itu, ia meminta masyarakat bersabar.

"Insyaallah bukan omon-omon. Insyaallah itu akan terlaksana. Tapi mohon juga bersabar karena kami anggarannya dari waktu ke waktu juga sangat terbatas," tegasnya.

"Jadi ada prioritasnya sana-sini, tapi bukan berarti kami diam, tidak. Saya juga minta maaf terutama kepada Bapak Ibu yang terdampak karena kami lamban menanganinya. Tapi insyaallah kami akan tetap berjuang bersama-sama menyelesaikan segala permasalahan rob," pungkasnya.