Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksi Perum Bulog masih belum optimal.
Berdasarkan hasil pemantauan pada 11-22 Agustus 2025, beras SPHP belum tersedia di sebagian besar pasar tradisional, ritel modern, kios pangan, Rumah Pangan Kita (RPK), dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang dipantau.
"Hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran beras SPHP masih belum optimal," Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (25/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain beras SPHP Bulog, temuan Bapanas menunjukkan beras premium juga langka di sejumlah ritel modern. Kebanyakan beras yang dijual adalah beras fortifikasi atau beras yang sengaja diperkaya dengan tambahan zat gizi mikro seperti zat besi, asam folat, vitamin dan zinc, yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat.
"Kemudian yang kedua, beras premium juga terpantau langka atau tidak tersedia di ritel modern. Saat ini mayoritas beras yang dijual di ritel modern adalah beras fortifikasi yang harganya relatif lebih tinggi dibanding beras premium," tambahnya.
Meski demikian, Andriko mengatakan stok beras nasional terpantau aman. Dalam kesempatan yang sama, Perum Bulog memastikan stok beras yang dimiliki saat ini mencapai 3,9 juta ton.
"Stok ini terus bergerak karena digunakan untuk kegiatan bantuan pangan dan SPHP. Posisinya sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung kegiatan yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Perum Bulog," kata Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Rini Andrida.
Rini menjelaskan penyaluran beras SPHP terus berjalan namun baru terealisasi sebesar 70.519 ton atau 5,35 persen dari target penyaluran periode Juli hingga Desember 2025.
"Dengan rata-rata bervariasi seperti ini yang dapat kami lihat. Dan insyaallah ini sudah mendekati target (yang diminta Kementerian Dalam Negeri), kurang lebih sekitar 7.000 (ton per hari) dan ini variatif. Nah, ini terus kami upayakan untuk optimalisasinya," ujar Rini.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Bulog mempercepat penyaluran karena capaian saat ini dinilai belum cukup.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir melihat penyaluran beras SPHP mengalami peningkatan dibanding minggu sebelumnya. Jika pekan lalu realisasi penyaluran baru 38 ribu ton, kini telah mencapai sekitar 70 ribu ton. Artinya, ada kenaikan sekitar 32 ribu ton atau rata-rata lebih dari 4.000 ton per hari, dibanding pekan lalu yang hanya sekitar 1.200 ton per hari.
"Sudah ada kemajuan dan kebersamaan kita sudah mulai terlihat, namun masih belum cukup. Saya ucapkan terima kasih atas upayanya, tapi tolong upaya ini belum cukup," ujarnya.
Tomsi menambahkan daerah yang harga berasnya masih tinggi diminta meningkatkan operasi pasar agar SPHP sampai ke desa atau kelurahan, bukan hanya di tingkat kecamatan. Ia juga meminta Bulog mencari solusi agar distribusi beras tidak terkendala teknis di lapangan.
Dirinya menjelaskan salah satu kendala distribusi SPHP adalah penggunaan aplikasi daring Klik SPHP yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh pedagang kecil.
Di sejumlah daerah, sinyal internet tidak stabil, sementara sebagian pedagang kecil tidak memiliki ponsel berbasis Android. Bahkan jika memiliki, belum tentu mereka mampu mengoperasikan aplikasi tersebut. Untuk itu, ia meminta adanya kebijakan alternatif, misalnya dengan pembuatan pernyataan manual agar proses tetap berjalan meskipun tidak menggunakan sistem daring.
"Tolong upayakan, ada yang Klik SPHP, kemudian ada kebijakan yang bisa diambil dengan membuat pernyataan manual. Dari teman-teman Bulog yang ada di kota dan kabupaten, itu bisa memanualkan. Sehingga semua persyaratan yang tadinya online tetap berjalan, tapi sekarang bisa dimanualkan. Karena ini salah satu kesulitan pedagang kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak," tuturnya.
Tomsi meminta Bulog segera mengoordinasikan petunjuk teknis ke daerah agar pedagang kecil tetap bisa dilibatkan.
"Tolong ini segera diambil kebijakan, dilaporkan ke Pak (Kepala) Bulog, segera disosialisasikan, dan tidak berlama-lama. Tolong minta rapat teknisnya dari masing-masing Bulog ke pemerintah daerah. Kalau Bulog belum menghubungi, kita yang hubungi Bulog," ujarnya.
Kemendagri mencatat meskipun ada peningkatan distribusi, harga beras di sejumlah wilayah masih naik.
"Minggu lalu 193 kabupaten dan kota, minggu ini menjadi 200 kabupaten dan kota. Berarti terjadi kenaikan (harga beras) tujuh kabupaten dan kota. Ini dari 50 kabupaten dan kota menjadi 54," kata Tomsi.
Ia menegaskan upaya harus terus ditingkatkan agar target 7.000 ton per hari dapat tercapai, bahkan melebihi untuk menutup keterlambatan sebelumnya. Tomsi kemudian meminta Bulog agar tidak kendor.
"Kita harus mengejar kekurangan (penyaluran SPHP) yang lalu. Teman-teman Bulog, jangan lelah. Saya tahu sudah berupaya, kenaikan dari 1.200 menjadi 4.000-an lebih per hari. Ingat target kita 7.000. Jadi kita belum mencapai target," ucapnya.
(del/pta)