Istana Ungkap Alasan Bentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa

Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa.

Prasetyo mengatakan pembentukan badan itu diperlukan untuk mendukung rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang telah direncanakan oleh Prabowo. Terlebih, wacana pembangunan tanggul tersebut telah muncul sejak tahun 1990-an untuk mengatasi permasalahan penurunan tanah di wilayah utara Jawa.

"Hal ini beberapa kali sudah disampaikan oleh Presiden dan sebetulnya itu sudah ada sejak tahun 90-an. Rencana itu juga sudah disusun sebetulnya yang berkenaan dengan pembangunan Giant Sea Wall," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/8).

Di sisi lain, Prasetyo menegaskan kebutuhan penanganan Banjir Rob dan penurunan tanah di Pantura sangatlah penting lantaran terdapat 20 juta masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

"Ini kan harus ada penanganan yang kemudian, karena kebutuhan itulah dibentuklah badan pengelolaan Pantai Utara Jawa," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat pada Senin (25/8), salah satunya Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Laksda Didit Herdiawan.

Prabowo juga melantik Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Berdasarkan keterangan laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Prabowo menegaskan proyek tanggul laut tersebut sebagai salah satu infrastruktur paling vital yang harus segera diwujudkan.

Ia menekankan proyek ini penting demi melindungi kawasan Pantai Utara Jawa dari ancaman rob dan dampak perubahan iklim ekstrem.

"Saya ingin emphasize, saya ingin garis bawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita merupakan suatu mega project tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Pantai Utara Jawa," ujar Prabowo di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/6).

Prabowo menyebut rencana pembangunan tanggul laut raksasa sebenarnya sudah digagas sejak 1995.

Proyek ini direncanakan membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi biaya mencapai 80 miliar dolar AS. Untuk tahap awal, pembangunan di wilayah Teluk Jakarta diperkirakan memakan waktu 8 hingga 10 tahun.

Pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa disebut menjadi langkah strategis agar proyek dapat berjalan lebih cepat.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menilai badan otorita merupakan satu-satunya jalan mempercepat pembangunan tanggul laut raksasa tersebut.

"Benar harusnya kalau mau mempercepat program Giant Sea Wall satu-satunya jalan harus ada badan otorita," ujar Dody dikutip Antara, Kamis (12/6).

Dody menjelaskan proyek Giant Sea Wall tidak hanya bertujuan melindungi kawasan pesisir dan masyarakat dari ancaman rob, tetapi juga membuka peluang investasi jangka panjang. Menurutnya, proyek-proyek lain yang terintegrasi seperti Jakarta Sea Wall dan Tol Semarang-Demak dapat menjadi pintu masuk kerjasama terkait ketahanan terhadap perubahan iklim.

Dengan terbentuknya Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, pemerintah berharap pembangunan Giant Sea Wall dapat segera terealisasi sebagai proyek strategis nasional yang melindungi pesisir utara Jawa sekaligus memperkuat daya tahan terhadap perubahan iklim.