Respons Menaker soal Buruh Demo Tuntut Upah 2026 Naik 10 Persen

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons tuntutan buruh soal kenaikan upah minimum 2026 sebesar 10 persen dalam demo Kamis (28/8) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta

Menurut Yassierli, penetapan upah minimum sudah ada mekanismenya, dimulai dengan melakukan kajian-kajian yang melibatkan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).

"Kalau upah minimum kan sudah ada mekanismenya, jadi artinya mekanismenya dimulai dari ada kajian-kajian yang dilakukan, kemudian kajian itu harus meaningful participation, kita akan bawa ke LKS Tripnas," ujarnya di The Tribatha Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (28/8) dikutip Detikfinance.

LKS Tripnas terdiri dari perwakilan pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh. Setiap masukan akan menjadi pertimbangan sebelum membuat keputusan.

"Tentu juga kita harus koordinasi pemerintah, kemudian di LKS Tripnas itu kita dengar masukkan dari unsur buruh, unsur pengusaha, baru kemudian nanti berlanjut prosesnya. Jadi, itu prosesnya masih panjang," imbuhnya.

Pada 2025, pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum di semua provinsi naik sebesar 6,5 persen. Untuk 2026, Yassierli menyebut formula perhitungannya masih dikaji.

"Masih kita kaji (formulanya), kita juga minta dari akademisi mengkajinya, jadi harus ada kajian-kajian yang secara akademis, kemudian dari situ baru kita tinjau. Saya belum bicara detail karena masih panjang prosesnya," ucapnya.

Yassierli mengatakan sudah ada masukan dari pemerintah, pengusaha, hingga buruh soal kenaikan upah minimum. Pembicaraan telah dilakukan sejak beberapa bulan ke belakang.

"Sudah, sebenarnya sudah berjalan sekian bulan, masih ada waktu," imbuhnya.

Hari ini, Kamis (28/8), puluhan ribu buruh yang berunjuk rasa di Gedung DPR RI mulai pukul 10.15 WIB. Demonstrasi itu diinisiasi Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB).

Ada setidaknya 6 tuntutan utama dalam aksi besok, di antaranya pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga penghapusan outsourcing dan menolak upah murah. Buruh menuntut pemerintah menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5 persen-10,5 persen.