Mendagri Tunda Izin Perjalanan Luar Negeri bagi Kepala Daerah-DPRD

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pihaknya menunda seluruh izin keberangkatan luar negeri bagi kepala daerah dan anggota DPRD.

Langkah ini diambil di tengah situasi unjuk rasa yang masih berlangsung di berbagai daerah.

"Kemudian saya juga sudah meminta untuk menunda semua keberangkatan kepala daerah, DPRD, ke luar negeri. Biasanya juga nanti akan ada izin dari Kemendagri bagi kepala daerah dan DPRD semua saya tunda saat ini," kata Tito dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9).

Tito meminta para kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing agar bisa mengendalikan situasi bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda). Ia juga mengingatkan agar kegiatan seremonial dikurangi, baik acara resmi maupun pribadi, untuk menghindari kesan berlebihan.

"Jangan sampai nanti dipotong, diviralkan, ini masyarakat lagi prihatin, terus ada yang berpesta. Kegiatan dinas ya, juga flexing kemewahan untuk pejabat maupun keluarga. Tolong dijaga betul, termasuk acara pribadi, di momentum saat ini dan ke depannya, laksanakan secara sederhana," ujar Tito.

Selain itu, ia mendorong kepala daerah menggencarkan program pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial (bansos). Tito juga meminta tokoh masyarakat dilibatkan untuk menjaga ketertiban di tengah keresahan publik.

Instruksi ini muncul di tengah gelombang aksi demonstrasi yang meluas sejak Kamis (28/8). Protes dipicu kemarahan publik setelah seorang driver ojek online Affan Kurniawan meninggal dunia karena dilindas kendaraan taktis Brimob saat bekerja di Jakarta.

Sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo dilaporkan menjadi titik keramaian aksi. Massa menyoroti gaji serta tunjangan anggota DPR yang dinilai terlalu besar, serta menuntut keadilan atas kematian Affan.

[Gambas:Video CNN]