Purbaya Utak-atik RAPBN 2026: Defisit Bisa Naik, Bisa Turun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah mengutak-atik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, termasuk urusan defisit.

Ia memastikan bakal ada perubahan pada RAPBN tahun depan.

"Ada perubahan (RAPBN 2026) sedikit, pasti. Saya enggak tahu, ini tergantung diskusi sama Banggar (Badan Anggaran DPR RI). (Defisit RAPBN 2026) bisa berubah, bisa naik, bisa turun," kata Purbaya usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (11/9).

Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan postur RAPBN 2026 pada 15 Agustus 2025 lalu. Sang Kepala Negara menetapkan defisit APBN 2026 adalah Rp638,8 triliun atau setara 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Selain potensi perubahan target defisit, Menkeu Purbaya mengatakan dirinya bakal mengakomodir suara pemerintah daerah (pemda). Ia memberi sinyal bahwa dana transfer ke daerah (TKD) bakal dinaikkan.

Dana TKD di RAPBN 2026 dipatok Rp650 triliun atau turun 29 persen dibandingkan alokasi pada 2025 yang menyentuh Rp919 triliun. Penurunan ini menuai kritik, bahkan menjadi polemik karena beberapa pemda akhirnya mengerek tarif pajak daerah dengan gila-gilaan.

"Kalau kita lihat, anggaran (APBN) juga harus meredam keresahan daerah, sampai titik tertentu," ucap Purbaya soal sinyal kenaikan TKD di 2026.

Di lain sisi, Menkeu Purbaya membantah isu akan mengerek rasio utang hingga 43 persen terhadap PDB. Ia berjanji masih akan menjaganya di level yang sudah ditetapkan dalam RAPBN 2026, yakni di kisaran 39 persen.

Purbaya kemudian menegaskan bakal fokus mempercepat belanja pemerintah. Bahkan, dirinya siap mengirim tim khusus dari Kemenkeu untuk mendampingi sejumlah kementerian/lembaga (K/L).

Menurutnya, realisasi belanja yang lambat juga terkait dengan munculnya K/L baru. Purbaya menganggap beberapa instansi anyar itu belum terbiasa.

"Saya enggak tahu yang mana (K/L) detailnya, tapi nanti akan kita dampingi. Mungkin kita kirim orang dari Keuangan untuk membantu mereka kalau enggak bisa proses surat-surat segala macam ya," jelasnya.

"Terus kalau enggak bisa juga, nanti secara reguler, kementerian yang lambat saya akan datangi dan meeting dengan mereka. Dan jumpa pers di depan teman-teman wartawan semua kenapa lambat, supaya semuanya bergerak lebih cepat," tandas Purbaya.