Pemerintah Akselerasi Swasembada Gula, Siapkan Program KUR Tebu Rakyat

Pemerintah mempercepat upaya menuju swasembada pangan, salah satunya pada komoditas strategis gula. Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyusun Roadmap Swasembada Gula Nasional dengan target swasembada gula konsumsi pada 2028, serta swasembada total, termasuk kebutuhan industri dan bioetanol, pada 2030.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menilai target tersebut bisa dicapai lebih cepat berkat dukungan politik yang kuat dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Strategi yang ditempuh adalah pembenahan menyeluruh dari hulu hingga hilir, mulai dari benih, tanam, hingga hilirisasi.

"Juga sistem penjualan supaya lebih baik dan menguntungkan petani. Logikanya sederhana, kalau petani untung, mereka akan terus menanam. Sebaliknya, kalau rugi, mereka jera. Karena itu kami dorong sistem distribusi dan hilirisasi yang lebih adil," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/9).

Dalam rangka mengatasi kendala permodalan yang selama ini dihadapi petani, pemerintah menyiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus tebu rakyat. Skema ini memberikan kemudahan akses modal baik untuk kebutuhan operasional maupun investasi.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Andi Nur Alam Syah, menyatakan dukungan pembiayaan ini menjadi salah satu kunci untuk mempercepat swasembada gula.

"Program swasembada gula tidak hanya bicara soal lahan dan produksi, tetapi juga kepastian modal bagi petani. Dengan KUR khusus yang lebih fleksibel dan pro-petani, kami yakin semangat petani tebu akan semakin meningkat," kata dia.

Pemerintah juga telah menerbitkan Permenko Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Pedoman Pelaksanaan KUR. Regulasi ini memberikan relaksasi kebijakan KUR reguler maupun KUR khusus untuk sektor pertanian, tebu rakyat.

Pada kesempatan terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan dukungan penuh pemerintah dalam memperkuat program kemandirian pangan, termasuk lewat penguatan pembiayaan tebu rakyat.

"Sesuai amanat Presiden Prabowo dalam mencapai program prioritas kemandirian pangan dan pertumbuhan ekonomi 8%, tentu butuh dukungan kebijakan. Salah satunya adalah support pemerintah untuk program tebu rakyat," ucapnya.

Ferry menambahkan, ada beberapa relaksasi yang diberikan. Pertama, suku bunga flat 6% tanpa batasan akses dan tanpa bunga berjenjang. Kedua, offtaker atau pembeli hasil panen dapat menyampaikan calon debiturnya yang masuk kategori khusus.

KUR khusus tebu memberikan plafon kredit hingga Rp500 juta dengan bunga 6% efektif per tahun. Skema ini tidak mengenakan bunga gradual dan tidak membatasi akses berulang selama petani memiliki mitra usaha atau offtaker.

Keunggulan lain adalah petani dapat mengakses KUR tanpa agunan tambahan karena offtaker bertindak sebagai penjamin (avalis). Hal ini tentunya sangat meringankan beban petani yang selama ini kesulitan menyediakan jaminan kredit.

Direktur Pembiayaan Pertanian, Purwanta, menilai skema ini memberikan kepastian usaha bagi petani.

"Relaksasi KUR khusus tebu ini membuka akses pembiayaan yang lebih mudah. Petani tidak lagi terbebani agunan tambahan, cukup dengan kemitraan offtaker. Ini sekaligus menjamin adanya pasar dan kepastian harga bagi petani," tegas dia.

Kementan optimistis target swasembada gula dapat tercapai lebih cepat melalui pendekatan yang komprehensif. Kombinasi perbaikan dari hulu hingga hilir, dukungan pembiayaan yang memadai, dan sinergi antar kementerian diharapkan dapat mempercepat pencapaian kemandirian gula nasional.