Bos Kantor Staf Presiden soal Kasus Keracunan MBG: Ini Wake Up Call

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi peringatan serius untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas program tersebut.

"Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan. Ini sudah wake up call, bagaimana bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Yang kita khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil yang fokusnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan," kata Qodari di Jakarta, Sabtu (20/9), melansir Antara.

Dalam sepekan terakhir, sejumlah kasus keracunan diduga akibat konsumsi menu MBG terjadi di berbagai daerah. Kejadian tercatat di Baubau (37 siswa), Lamongan (13 siswa), Gunungkidul (19 siswa), Sumbawa (lebih dari 120 siswa), hingga Garut yang menimpa 194 siswa.

Jika ditotal, ratusan siswa harus mendapatkan perawatan medis akibat dugaan keracunan tersebut.

Ia menjelaskan MBG semestinya dirancang dengan standar zero accident. Karena itu, kasus keracunan yang terjadi sejak awal pelaksanaan dinilai bertolak belakang dengan tujuan program.

"Justru karena ada kejadian kemarin dan melihat tren dan perkembangannya, ada perspektif yang dari kami sebagai KSP itu harus disampaikan dan dipahami, bahwa ini program yang konsepnya itu zero tolerance terhadap accident, alias zero accident," ujarnya.

Menurut Qodari, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara tidak boleh menoleransi insiden semacam ini. Ia menekankan risiko akan lebih besar jika terjadi di wilayah dengan keterbatasan layanan kesehatan.

"Kalau di perkotaan mungkin cepat sembuh, dan cepat tertangani karena fasilitas kesehatannya (bagus). Tapi kalau di daerah terpencil, itu bisa jadi bencana besar," tambahnya.

Qodari pun menyatakan MBG tidak bisa dijalankan dengan tingkat kesalahan sekecil apapun.

"Kan MBG tingkat accident-nya cuma 5 persen, cuman 1 persen, enggak bisa. Ini ada program dengan zero tolerance terhadap accident. Jadi MBG itu harus perfect, harus sempurna. Setiap hari, sepanjang tahun, selama program ini (berjalan), itu yang harus dituju oleh para pihak yang terlibat dengan MBG," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah menyampaikan permintaan maaf atas serangkaian kasus keracunan yang terjadi. Pemerintah, kata dia, telah melakukan penanganan bagi para siswa terdampak serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program.

"Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional (BGN), kami memohon maaf karena terjadi beberapa kali kasus di sejumlah daerah. Itu bukan sesuatu yang diharapkan, apalagi disengaja," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/9).

Prasetyo menambahkan evaluasi menyeluruh tengah dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.

"Ini tentu menjadi catatan dan bahan evaluasi. Upaya mitigasi dan perbaikan juga sedang dilakukan agar masalah ini tidak terulang lagi," ujarnya.

Sebagai langkah perbaikan, BGN menargetkan zero incident dengan memperketat standar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi penyedia menu MBG di berbagai daerah.