Punya Aduan soal Pelaksanaan MBG? Lapor ke Nomor Ini

Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi membuka saluran pengaduan (hotline) bagi masyarakat terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah maraknya kasus keracunan.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang mengatakan pembukaan hotline pengaduan ini bertujuan agar masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan pelaksanaan program.

"Kami ingin pelaksanaan MBG berjalan transparan dan berkualitas. Karena itu, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aduan maupun masukan," ujar Nanik dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (27/9).

Menurutnya, partisipasi publik dalam mengawasi akan sangat membantu pemerintah menindaklanjuti setiap temuan di lapangan secara cepat, terutama kasus keracunan yang tengah banyak terjadi di berbagai wilayah.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menyampaikan bahwa hotline ini telah beroperasi sejak Kamis lalu (25/9).

"Untuk memudahkan, kami menyediakan dua nomor yang bisa dihubungi, yakni 088293800268 (Operator 1) dan 088293800376 (Operator 2). Setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," kata Hida.

Selain menerima aduan, saluran ini juga berfungsi sebagai pusat informasi. Masyarakat dapat menghubungi hotline untuk menanyakan teknis program, distribusi pangan, maupun standar kualitas yang diterapkan dalam MBG.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sebanyak 8.649 anak menjadi korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program andalan Presiden RI Prabowo Subianto. Data tersebut per 27 September 2025.

"Berdasarkan pemantauan JPPI, korban keracunan MBG sudah mencapai 8.649 anak. Berarti, terjadi lonjakan jumlah korban keracunan sebanyak 3.289 anak dalam dua pekan terakhir," ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangan tertulis, Senin (29/9).

Pada bulan September ini, jumlah korban keracunan per minggunya selalu mengalami peningkatan. Penambahan jumlah korban terbanyak terjadi pada satu pekan lalu (22-27 September 2025) dengan korban mencapai 2.197 anak.

"Alih-alih memberi pemenuhan gizi, makanan yang disediakan negara justru membuat ribuan anak keracunan massal. Tangis anak-anak pecah di ruang kelas, antrean panjang di rumah sakit, keresahan orang tua, dan trauma makan MBG adalah bukti nyata bahwa program ini gagap mencapai tujuan," kata Ubaid.

JPPI mengecam respons pemerintah yang hanya menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdapat kasus keracunan. Dia pun mempertanyakan SPPG lain yang juga terbelit berbagai masalah lain.

Menurut dia, hal tersebut merupakan pendekatan tambal sulam, serta dinilai sangat berbahaya dan mengabaikan akar permasalahan. Kasus keracunan hanyalah puncak gunung es karena masalah MBG lebih dalam dari itu

"Kami menemukan praktik menu di bawah standar, pengurangan harga per porsi, konflik kepentingan, hingga pembungkaman suara kritis di sekolah. Oleh karena itu, kami menuntut semua dapur dihentikan sementara untuk evaluasi dan pembenahan total," tegasnya.