Temui Airlangga, Aliansi Ekonom Minta MBG Disetop

Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mendiskusikan persoalan ekonomi, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu perwakilan AEI, Lili Yan Ing mengatakan pihaknya meminta program MBG disetop. Ada tiga alasan ekonom meminta MBG disetop, termasuk pengelolaan anggaran.

"Kami menyampaikan kekecewaan kami, bahwa menurut kami, pertama alokasi MBG itu adalah tidak proporsional," katanya ditemui usai bertemu di Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (29/9).

AEI menyoroti anggaran Rp335 triliun yang dialokasikan pemerintah untuk MBG tahun 2026. Menurut para ekonom, anggaran ini tak sesuai dengan jumlah siswa yang butuh bantuan makanan gratis.

Merujuk Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), AEI mengatakan jumlah siswa yang tidak pernah makan 800 ribu orang dari total 80 juta orang siswa di Indonesia. Lalu ada 3,5 juta orang siswa lainnya yang menyatakan kekurangan makan. 

"Kalau kita pakai hitungan sederhana Rp10 ribu dalam waktu 20 hari sebulan, 12 bulan dalam waktu 1 tahun, maksimal yang dialokasikan pemerintah itu hanya pada angka Rp8 triliun," ucapnya.

Lili mengatakan pemerintah seharusnya memfokuskan MBG ke masyarakat berpendapatan menengah ke bawah di daerah tertentu.

Alasan kedua ekonom meminta MBG disetop terkait minimnya keterlibatan orang tua murid. Alasan lainnya terkait evaluasi program yang belum transparan.

"Itu harus bisa secara akuntabilitas dan transparansi dari sistem tersebut sehingga semua masyarakat bisa mengevaluasi secara bersama," katanya.

"Makanya kami menekankan mengapa perlu ada pemberhentian saat ini juga karena kami melihat tiga hal yang kami sampaikan itu tidak dilaksanakan dengan baik," sambungnya.

Pelaksanaan Program MBG menuai kritik setelah banyak kasus keracunan di berbagai daerah. Sejak Januari hingga September 2025, tercatat sekitar 5.000 anak mengalami keracunan.

Pemerintah telah menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa pada Program MBG. Rapat itu digelar di Kementerian Kesehatan, pada Minggu (28/9) siang.

Dalam rakor itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo meminta agar seluruh kasus keracunan diinvestigasi secara menyeluruh. Ia juga menginstruksikan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah ditutup sementara.

"Atas petunjuk dan arahan presiden, bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama. SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi," tuturnya.