Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hati-hati dalam menyalurkan subsidi ke depannya.
Ia mengungkapkan masih ada masyarakat sangat mampu alias orang kaya yang ikut menikmati subsidi dari pemerintah. Oleh karena itu, Purbaya ingin penyaluran subsidi bisa lebih tepat sasaran.
"Kalau kita salah sasaran, subsidi bahkan bisa memperburuk ketidaksempurnaan pasar. Itu yang kita monitor terus ke depan. Jadi, nanti BUMN juga harus lebih hati-hati kalau menyalurkan subsidi. Jangan sampai menimbulkan ketidaksempurnaan di pasar kita sendiri," tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (30/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) menunjukkan bahwa masyarakat sangat mampu, yaitu desil 8 sampai desil 10, masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi," sentil Purbaya.
Purbaya berjanji Kementerian Keuangan terus berusaha agar subsidi dan kompensasi bisa lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan. Salah satu caranya adalah memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurutnya, subsidi dan kompensasi masih harus tetap ada. Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu menyebut tidak semua masyarakat Indonesia bisa menikmati kue perekonomian secara merata.
"Jadi, subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang," tegasnya.
"Kita dapat melihat benang merah antara kebijakan fiskal, perlindungan sosial, dan upaya reformasi subsidi yang sedang berjalan. Di 2025, subsidi untuk solar, minyak tanah, dan LPG 3 kg tetap dilanjutkan dengan fokus pada ketepatan sasaran. Transformasi subsidi LPG berbasis teknologi juga terus digulirkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh yang berhak," jelas sang menteri.
Menkeu Purbaya mengatakan pagu subsidi dan kompensasi untuk 2025 adalah Rp498,8 triliun. Sedangkan realisasinya hingga Agustus 2025 mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari pagu.
"Realisasi ini menunjukkan penyaluran subsidi yang berjalan sesuai dengan target anggaran, meski pengawasan dan evaluasi tetap diperlukan untuk penyempurnaan efektivitas ke depan," tandas Purbaya.
(skt/pta)