Marak Keracunan MBG, Pantaskah BGN Minta Tambah Anggaran Rp28 T?

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui ada 4.711 porsi makan bergizi gratis (MBG) yang menimbulkan gangguan kesehatan pada anak.

BGN juga sudah menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG terkait laporan dugaan keracunan sejumlah penerima manfaat usai mengonsumsi makanan dari SPPG tersebut.

Maraknya kasus keracunan MBG tak mengubur keinginan Dadan untuk menambah anggaran BGN. Usul tersebut bahkan disampaikan langsung olehnya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

BGN awalnya butuh Rp50 triliun untuk menggeber program makan bergizi gratis di 2025. Kemudian, Dadan menghitung ulang potensi anggaran yang bisa diserap di sisa tahun ini. Angka final permintaan Dadan ke Purbaya adalah Rp28 triliun.

"Jadi, Rp71 triliun plus Rp28 triliun tahun ini," kata Dadan usai bertemu Purbaya di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9).

Purbaya yang awalnya melihat serapan anggaran MBG lelet, mengklarifikasi pernyataannya. Ia menegaskan penyerapan anggaran dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu ternyata lebih bagus dari dugaannya.

Ia sudah menyiapkan tambahan anggaran Rp28 triliun untuk program MBG. Akan tetapi, Purbaya bakal mengecek lebih dulu realisasi penggunaan anggaran BGN per Oktober 2025.

"Nanti akhir Oktober (2025) saya akan ke sini (Kantor BGN) lagi. Betul enggak dia bisa menyerap (Rp71 triliun)? Kalau betul, ya kita kasih tambah (Rp28 triliun), kalau enggak ya kita potong!" jawab Purbaya soal permintaan BGN.

Head of Center Digital Economy and SMEs Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Izzudin Al Farras sangsi dengan kemampuan BGN menyerap anggaran Rp71 triliun. Padahal, pagu tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi untuk 2026 sebesar Rp335 triliun. Oleh karena itu, ia mengkritisi permintaan tambahan anggaran BGN tahun ini.

"Langkah BGN untuk terus menjalankan program MBG, bahkan dengan meminta anggaran tambahan ke Kementerian Keuangan, merupakan langkah yang gegabah!" tegasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/9).

Lihat Juga : Purbaya Sentil Bahlil Tak Pakai DTSEN untuk Salurkan Subsidi BBM

Ia mendorong Dadan dan anak buahnya untuk memaksimalkan anggaran yang mereka miliki tahun ini. Salah satu penggunaannya, memperkuat desain perencanaan program serta perbaikan sistem monitoring.

Menurutnya, perlu ada evaluasi atas implementasi MBG sehingga program tersebut bisa berjalan sesuai tata kelola yang baik. BGN harus memprioritaskan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penguatan program ke depan.

"Dalam hal transparansi, BGN harus membuka secara terang benderang dan up-to-date terkait siapa saja, di mana saja, dan berapa makanan yang disajikan, serta jumlah sekolah atau murid penerima manfaat dari yayasan dan SPPG terlibat," desaknya.

"Selain itu, tiap yayasan dan SPPG wajib pula mempublikasikan menu harian secara berkala beserta sampel dokumentasi makanan maupun proses pengolahannya di website BGN," tambah Izzudin.

Ia turut menyoroti pentingnya akuntabilitas BGN. Setiap SPPG harus mempublikasikan seluruh pengurus yang terlibat serta berani mempertanggungjawabkan peran masing-masing, termasuk ketika ada kasus keracunan.

BGN juga diminta membuka seluas-luasnya partisipasi UMKM lokal. Izzudin mencontohkan perlu ada peran dari kantin sekolah dalam program MBG tersebut.

"Hal ini perlu disertai dengan pendampingan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan dinas terkait lainnya di tingkat lokal agar efek pengganda dari MBG dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat," tandasnya.