Didatangi Basuki, Purbaya Beri 3 Dukungan Pendanaan Buat IKN

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berjanji memberi 3 dukungan pendanaan untuk IKN Nusantara usai didatangi Kepala Otorita Basuki Hadimuljono.

Purbaya menjamu Basuki di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta Selatan pada Rabu (1/10). Basuki tidak sendiri. Ia ditemani oleh jajaran Otorita IKN.

"Menkeu Purbaya turut memberikan dukungan atas 3 skema pembiayaan untuk kelanjutan pembangunan IKN," tulis keterangan di akun Instagram @menkeuri.

Pertama, Purbaya berjanji memberikan dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sang Bendahara Negara belum merinci berapa angka pasti yang dikucurkan untuk melanjutkan pembangunan ibu kota anyar tersebut.

Kedua, pendanaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Ketiga, foreign direct investment (FDI) alias investasi asing.

Purbaya dan Bos IKN Basuki juga membahas hal lain di luar pendanaan. Sang Bendahara Negara mengatakan dirinya menerima laporan progres pembangunan IKN Nusantara.

Purbaya juga mendengar update lainnya setelah IKN resmi ditetapkan Presiden Prabowo Subianto menjadi ibu kota politik mulai 2028 mendatang.

"Pak Basuki melaporkan progres program pembangunan IKN setelah terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028," tuturnya.

Menteri keuangan yang baru menjabat sejak Senin (8/9) itu memang masih menaruh perhatian pada nasib IKN. Purbaya mencontohkan pemerintah menganggarkan Rp5,7 triliun untuk IKN pada 2025, termasuk yang tercecer di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Ia bahkan berjanji mendorong lebih cepat lagi pembangunan ibu kota baru itu pada tahun depan. Namun, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tak menyebut angka pasti yang disiapkan untuk menggarap IKN di 2026.

"IKN masih didorong. Tahun depan (2026) dorong lebih cepat lagi ... Itu kan investasi cukup besar (di IKN Nusantara). Kita harapkan nanti ketika kelihatan mulai jalan, swasta juga mulai masuk ke sana," kata Purbaya usai Rapat Paripurna di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/9).

"Tapi saya akan menunggu perintah Presiden (Prabowo Subianto) seperti apa," imbuhnya soal kepastian APBN dalam menopang pembangunan IKN.

Kebutuhan anggaran IKN 2025-2028 (menurut Otorita):

a. 2025: Rp14,40 triliun
b. 2026: Rp17,08 triliun (kebutuhan anggaran naik menjadi Rp21,1 triliun)
c. 2027: Rp14,64 triliun
d. 2028: Rp2,68 triliun

Realisasi APBN untuk IKN:

a. Total anggaran sejak 2022: Rp77 triliun
b. Realisasi 2022: Rp5,5 triliun
c. Realisasi 2023: Rp27 triliun
d. Pagu 2024: Rp44,5 triliun (realisasi Rp43,3 triliun per Januari 2025)

[Gambas:Video CNN]