BPJS Kesehatan Nilai Mahasiswa Agent of Change untuk Indonesia Sehat

Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Generasi muda yang memahami isu kesehatan dapat mengubah pola pikir masyarakat dan mendorong gaya hidup lebih sehat, termasuk menyadari pentingnya memiliki jaminan kesehatan.

Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma'ruf, mengatakan mahasiswa memiliki suara untuk menentukan masa depan bangsa. Menurutnya, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, fasilitas kesehatan, masyarakat, hingga akademisi.

"Tanpa bantuan semua pihak, BPJS Kesehatan tak akan berjalan dengan baik di lapangan. Kami harap mahasiswa, tenaga pendidik, dan seluruh elemen universitas dapat menjadi bagian dari ekosistem JKN untuk membantu mengedukasi masyarakat mengenai Program JKN, termasuk meluruskan hoaks yang sering beredar di era digital saat ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10).

Pada acara Campus Talk BPJS Kesehatan di Universitas Negeri Jakarta tersebut, ia juga menjelaskan posisi BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden tanpa melalui kementerian/lembaga.

Iqbal menerangkan, selama ini tidak benar jika BPJS Kesehatan disebut sebagai badan usaha, sebab BPJS Kesehatan merupakan organisasi nirlaba. BPJS Kesehatan berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang memang berorientasi mencari laba untuk pemasukan negara.

Ia menegaskan, dana iuran peserta JKN merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan transparan demi kepentingan peserta. Menurutnya, proses audit dilakukan setiap tahun oleh Kantor Akuntan Publik, dan pengawasan terhadap kinerja BPJS Kesehatan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga internal dan eksternal seperti KPK.

"Pengawasan berlapis tersebut tentunya dilakukan supaya Program JKN berjalan di jalur yang benar. Sebagai bentuk transparansi kepada publik, tiap tahun kami juga menayangkan laporan keuangan di media massa, media sosial, hingga website resmi BPJS Kesehatan yang bisa diakses semua orang," papar dia.

Iqbal juga menjelaskan bahwa sejak 2014 sampai 2024, sekitar Rp1.087 triliun telah digelontorkan BPJS Kesehatan untuk membiayai jaminan pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa saat ini tidak ada gagal bayar ke rumah sakit.

Sebagai wujud kontribusi negara melindungi fakir miskin dan tidak mampu, ada 96,8 juta penduduk Indonesia yang didaftarkan pemerintah sebagai peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Dalam kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan juga menandatangani Nota Kesepakatan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta tentang kolaborasi bersama dalam memberikan edukasi seputar Program JKN kepada mahasiswa setempat.

Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, Dr. E. Nugrahaeni P. mengungkapkan bahwa pihaknya siap mendukung BPJS Kesehatan dalam merangkul mahasiswa untuk mengedukasi keluarga, kerabat, hingga masyarakat luas agar kian memahami soal jaminan kesehatan.

"Mahasiswa bisa menyosialisasikan Program JKN di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, pembekalan ilmu seputar Program JKN hari ini penting sekali untuk menjadi acuan mahasiwa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang beredar di sekitarnya seputar Program JKN," tuturnya.

Fasilitas layanan informasi yang tersedia di lingkungan kampus juga diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh sivitas akademika. Seperti mobil BPJS Kesehatan yang lokasinya persis di depan gedung, jadi jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke mobil tersebut.

"Semoga seluruh masyarakat Indonesia bisa kian sukses dan jaya dalam berkarya untuk melayani masyarakat Indonesia," pungkas dia.