Ramai-ramai Gubernur Protes Purbaya soal Anggaran Daerah Dipotong

Sebanyak 18 gubernur ramai-ramai menyampaikan protes kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu datang langsung ke Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Selasa (7/10) pagi. Ada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

Aceh, misalnya, yang menjelaskan anggaran mereka dipotong 25 persen oleh pemerintah pusat. Mualem menegaskan dirinya tidak sepakat dengan pemotongan tersebut.

"Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," kata Mualem selepas bertemu Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).

Di lain sisi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyebut pemotongan TKD berdampak serius terhadap operasional daerahnya. Berkurangnya dana pemerintah daerah (pemda) diklaim mengganggu pembangunan hingga pembayaran gaji pegawai.

Mahyeldi mendesak pemerintah mengembalikan besaran duit transfer ke daerah tersebut. Jika tidak, ia meminta pemerintah pusat memikul kewajiban membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) di daerah.

"Tentu harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak, mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat ... Kita harapkan seluruh gaji pegawai (pemda) ini bisa dari pusat semuanya, itu yang menjadi harapan kita," tegasnya.

Penurunan TKD di APBN 2026 memang menjadi sorotan. Pemerintah bahkan awalnya hanya menganggarkan Rp650 triliun atau lebih rendah 29 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp919 triliun.

Lihat Juga : Purbaya Komentari Kebijakan KDM Minta Donasi Rp1.000 dari Warga Jabar

Gejolak di daerah sempat pecah gara-gara banyak pemda langsung mengerek tarif pajak secara gila-gilaan. Purbaya Yudhi Sadewa yang baru menjabat sebagai menteri keuangan pada Senin (8/9) akhirnya menambah Rp43 triliun dana TKD untuk tahun depan, yakni dari Rp650 triliun menjadi Rp693 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Al Haris menegaskan para gubernur memang sengaja meminta waktu Purbaya karena ingin menyampaikan langsung keluh kesah terkait pemotongan dana TKD.

Ia menilai Menkeu Purbaya cukup responsif menyikapi keluhan para kepala daerah. Pemerintah pusat, menurut Al Haris, berjanji melakukan evaluasi besaran TKD di 2026.

"Pak Menteri (Purbaya) respons tadi, beliau responsif sekali. Nanti di 2026 karena sudah menjadi produk hukum undang-undang, APBN, beliau tadi berjanji di 2026 sambil nanti berjalan, evaluasi lagi yang TKD ke daerah," beber pria yang juga berstatus sebagai Gubernur Jambi.

Di lain sisi, Gubernur Malut Sherly Tjoanda menegaskan 18 kepala daerah yang hadir di Kantor Purbaya itu tak setuju dengan pemotongan anggaran daerah. Ia menyoroti beban gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang cukup besar masih harus ditanggung pemda.

Ada juga janji-janji kepala daerah untuk melakukan pembangunan jalan dan jembatan. Menurut Sherly, anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan hal tersebut cukup besar.

"Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20 persen-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60 persen-70 persen, itu berat untuk pembangunan infrastruktur," beber Sherly.

Purbaya mengaku paham dengan keluhan yang disampaikan para gubernur tersebut. Ia juga melihat anggaran atau duit transfer ke daerah yang dipotong memang terlalu banyak, tetapi ia belum bisa mengabulkan permohonan para kepala daerah itu sekarang. Misalnya, terkait pelimpahan pembayaran gaji pegawai pemda kepada pemerintah pusat.

"Belum kita putuskan (usul agar pemerintah pusat menanggung semua beban gaji pegawai pemda)," tegas Purbaya dalam Konferensi Pers di Kemenkeu, Jakarta Pusat.

"Kalau dia (para gubernur) mah minta semuanya ditanggung saya. Itu normal, permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN seperti apa. Apalagi, ini 9 bulan pertama (2025) kan ekonominya melambat. Naik turun, tapi cenderung turun terus. Jadi, kalau diminta sekarang, pasti saya enggak bisa," jelasnya.

Kendati demikian, Purbaya berjanji menambah lagi anggaran TKD tahun depan, asalkan ekonomi Indonesia sudah bagus. Itu akan tercermin dari pendapatan pajak yang naik hingga tidak ada lagi kebocoran dari sisi kepabeanan dan cukai.

Ia juga berpesan agar para gubernur memperbaiki citra serta kinerja. Pasalnya, Purbaya melihat petinggi-petinggi pemerintah pusat tidak suka dengan kelakuan pemda selama ini dalam menggunakan anggaran.

"Kalau mereka (pemerintah daerah) mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini, tapi salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya," sindir Purbaya.

"Saya kan ke pemerintahan, baru. Image mereka (pemda) kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas, kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya enggak ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi," tandasnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, berikut daftar gubernur yang hadir langsung dalam audiensi dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa:

1. Jambi
2. Kalimantan Timur
3. Kalimantan Utara
4. Bangka Belitung
5. Banten
6. Kepulauan Riau
7. ⁠⁠Jawa Tengah
8. ⁠Sulawesi Tengah
9. Maluku Utara
10. ⁠Sumatera Barat
11. ⁠DI Yogyakarta
12. Papua Pegunungan
13. ⁠Bengkulu
14. Aceh
15. Sumatera Utara
16. Lampung
17. Sulawesi Selatan
18. NTB

[Gambas:Video CNN]