Kementerian Pekerjaan Umum (PU) buka suara terkait kritik pembangunan ulang gedung Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana mengatakan Menteri PU Dody Hanggodo masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mekanisme pembiayaan pembangunan kembali gedung ponpes yang ambruk.
"Jadi belum pada satu kesimpulan," katanya pada CNNIndonesia.com, Jumat (10/10.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan yang sekarang dilakukan Kementerian PU adalah membuka layanan hotline untuk bantuan pendampingan dan proses persetujuan bangunan gedung (PBG).
"Juga melakukan pemeriksaan kehandalan bangunan di beberapa ponpes yang sudah tua dan sedang melaksanakan konstruksi," katanya.
Gedung ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk hingga menewaskan 67 orang.
Dody mengatakan setelah dihitung ternyata lebih mahal memperbaiki gedung dibanding membangun ulang dari nol. Karena itu, pemerintah akan membangun ulang gedung itu.
Ia masih menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun gedung ponpes dari awal. Namun, Dody menyebut pembangunan itu akan dibiayai APBN, meski terbuka peluang bagi pihak swasta untuk ikut membantu.
"Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah, Insya Allah. Cuman dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari swasta. Cuma, sementara waktu dari APBN," ujarnya, dikutip Antara.
Dody menjelaskan semestinya anggaran pondok pesantren masuk ke Kementerian Agama, tetapi karena peristiwa ambruknya gedung Ponpes Al Khoziny merupakan kondisi darurat, maka kementerian PU akan ikut andil.
"Kalau anggaran kan selama ini sebetulnya ponpes itu ada di Kementerian Agama. Cuma kan ini kondisi darurat. Yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk," pungkasnya.
(fby/pta)