Luhut ke Prabowo soal UMP: Jangan Mau Dipaksa Buruh, Ini Jalan Tengah

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan sudah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rumus atau formula kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

Ia meminta Prabowo tidak disetir oleh segelintir organisasi buruh. Luhut menegaskan sejatinya pemerintah yang mesti memperhatikan kesejahteraan pekerja di Indonesia, dengan tetap berbasis data.

"Saya bilang Presiden (Prabowo), 'Pak, kenapa kita harus diatur sama organisasi buruh? Kita kan mikirkan dia (buruh)'. Kalau dia (organisasi buruh) hanya mikirkan dia, tidak mikirkan investor, ya susah. Jadi, harus ada ekuilibrium dan itu harus ketegasan kita semua," ucapnya dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Luhut menegaskan aturan upah minimum cukup mengacu kebutuhan hidup layak (KHL) para pekerja. Oleh karena itu, ia beranggapan tidak perlu ada pihak-pihak lain yang mencoba mengatur ketetapan UMP.

Ia mengklaim pemerintah sudah rampung melakukan pembahasan UMP 2026. Luhut menyebut prosesnya melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), hingga perwakilan pengusaha.

"Kita dengarkan semua. Akhirnya kita rumuskan dalam formula dan kita sampaikan pada Presiden (Prabowo). Saya lihat presiden (Prabowo) sudah terima (formula UMP 2026)," ungkap Luhut.

"Tapi saya bilang Presiden (Prabowo), 'pak presiden, mohon maaf, mohon bapak juga jangan mau dipaksa untuk sana-sini. Ini (formula UMP 2026) sudah yang terbaik, jalan tengah'. Beliau bilang, 'Enggak, Pak Luhut, saya enggak terpengaruh'," tambahnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi itu turut menyinggung masalah penciptaan lapangan kerja. Ia menilai tidak ada yang berat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemerintah Indonesia, menurut Luhut, hanya kurang kompak.

Ia mencontohkan ada perusahaan garmen yang ingin membangun pabrik di Brebes, Jawa Tengah, tapi terkendala Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Luhut mengklaim masalah tersebut bisa langsung selesai usai dirinya menghubungi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

"AMDAL-nya garmen apa sih? Wong baju bekas, potongan-potongan kain saja. Itu (AMDAL) diberikan, sekarang bisa tercipta sudah 12 ribu lapangan kerja, itu akan naik sampai 120 ribu lapangan kerja dalam waktu-waktu ke depan ini," klaim Luhut.

"Kita ada 2 masalah, satu masalah perizinan, yang kedua masalah kualitas pekerja kita. Kualitas pekerja kita solusinya apa? Kita bikin saja SMK di situ, misalnya untuk keterampilan apa. Jadi, kita jangan hanya shadowboxing, solusinya apa?" tambahnya.

Luhut juga mencontohkan bahwa negara-negara luar sedang banyak membutuhkan jasa perawat alias caregiver. Ia menilai permintaan tersebut bisa dipenuhi oleh angkatan kerja di Indonesia.

Oleh karena itu, Luhut mendorong para pejabat di Kabinet Merah Putih untuk saling berbagi informasi. Ia menekankan tidak ada masalah yang bisa diselesaikan oleh satu pejabat saja.

"Saya tiga kali menko, sekali kepala staf presiden, enggak bisa (menyelesaikan sendiri). Jadi, kalau tidak terintegrasi kerja itu, sudahlah, itu bohong saja. Anda pakai lambang-lambang menteri, tapi enggak melakukan koordinasi yang bagus, enggak ada gunanya!" tandasnya.

[Gambas:Video CNN]