Purbaya Ungkap Isi Pertemuan di Kantor Gibran

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan isi pertemuan dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta Pusat.

Sang Bendahara Negara menerima undangan dari Wapres Gibran pada pagi hari tadi. Ia mengaku obrolan di Kantor RI 2 itu masih seputar kondisi perekonomian Indonesia.

"(Pertemuan dengan) Pak Wapres (Gibran) biasa, diskusi tentang masalah kondisi ekonomi secara umum. Dia (Gibran) kan baru dari daerah, dia menyuarakan keresahan dari pemimpin-pemimpin daerah yang anggarannya dipotong," jelas Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (17/10).

Ia menuturkan isi obrolan dengan Gibran sama dengan aspirasi para kepala daerah yang sempat ramai-ramai menggeruduk Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (7/10).

Kala itu, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda dan 17 gubernur lain se-Indonesia mengeluh kepada Purbaya imbas anggarannya dipotong pemerintah pusat.

Para kepala daerah yang protes itu tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Purbaya menyebut Gibran turut menanyakan bagaimana langkah Kemenkeu untuk memitigasi gejolak tersebut. Sang Bendahara Negara blak-blakan mengaku tidak bisa berbuat banyak dalam jangka pendek.

"Saya pikir, dalam jangka pendek saya gak bisa apa-apa. Paling saya minta sama pemda merapikan belanja mereka satu tahun depan, nanti kita lihat bagus apa enggak serapannya, ada kebocoran apa enggak. Nanti triwulan ketiga (2026) kita hitung ulang. Kalau ekonominya bagus kan income kita meningkat juga, kita akan lihat berapa yang kita bisa bagi ke daerah. Jadi, daerah jangan terlalu cemas. Kami juga memikirkan stabilitas nasional," tuturnya.

"Dia (Gibran) mendukung juga, saya suruh ngomong ceplas-ceplos terus katanya," sambung Purbaya sembari tertawa.

Dana transfer ke daerah (TKD) di 2026 memang terus menjadi perdebatan. Pasalnya, RAPBN 2026 mulanya cuma menganggarkan Rp650 triliun. Angka tersebut turun 29 persen dibandingkan TKD 2025 yang menyentuh Rp919 triliun.

Konflik pun pecah karena beberapa pemerintah daerah langsung mengerek tarif pajak daerah secara gila-gilaan. Hal tersebut dikritik karena hanya menjadi jalan pintas pemda menambal pendapatan yang hilang.

Purbaya yang baru menjabat sebagai menkeu pada Senin (8/9) kemudian bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Ia meminta Tito mengusulkan revisi besaran TKD yang layak untuk tahun depan, di mana akhirnya disepakati naik menjadi Rp693 triliun.

"Waktu saya ketemu beliau (Mendagri Tito), saya tanya, 'apakah ini (tambahan Rp43 triliun) sudah cukup?' Dia bilang 'sudah cukup'. Ya sudah, saya penuhi semuanya yang dia minta tanpa koreksi satu rupiah pun. Jadi, harusnya itu sudah cukup untuk menenangkan keributan di daerah," ungkap Purbaya via Zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menegaskan penambahan TKD adalah satu-satunya hal yang diubah olehnya dalam RAPBN 2026 warisan Sri Mulyani.

Pada akhirnya, APBN 2026 disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I 2025-2026 pada Selasa (23/9).

[Gambas:Video CNN]